Setelah sempat membuat heboh soal ijazah Jokowi, Dokter Tifa baru-baru ini menyoroti perihal upaya pemerintah terkait pemindahan ibukota.
Dikutip dari kicauan di akun Twitternya @DokterTifa, ia menyebutkan bahwa ibukota yang sekarang letaknya sudah sangat ideal karena berbatasan langsung dengan lautan.
Ia menyebut alasan itulah yang membuat pemerintah Hindia Belanda kala itu memindahkan ibukota dari Ambon ke Batavia.
"Negara ini beruntung, punya ibukota berbatasan langsung dengan laut, letak ibukota yang sangat ideal. Krn itu pem. Hindia Belanda waktu itu pindahkan ibukota dari Ambon ke Batavia," tuitnya seperti dikutip Jumat (6/1/2023).
Lebih lanjut ia menuding bahwa hanya orang bodoh yang memindahkan ibukota yang sekarang ke wilayah yang jauh dari laut lepas.
"Hanya orang bodoh yang pindahkan ibukota negara kepulauan ke hutan belantara yang jauh dari laut lepas," lanjutnya.
Pendapat Dokter Tifa itu ditanggapi beragam oleh netizen di kolom komentarnya.
"Saya sangat setuju ibukota dipindah, beban Jakarta sudah berat. Tapi tidak setuju jika ke lokasi yang sekarang karena lokasi terlalu terbuka (laut china palung laut daerah gerilyawan filipina dll)...bukan karena belantara bu," kata maz.
"Udah pernah ke sini pak...ke IKN...Yuk kesini saya antar keliling ga ada hubungannya dengan laut cina, palung laut...apalagi pilipin.....itu jaaaaaaaauuuhhh banget...." balas singgih.
Baca Juga: Kawasan Cukup Elit, Rumah di Lingkungan Bu Enny Ternyata Dihargai Miliaran
"Baca dulu ya @DokterTifa," kata Faisal.
"Barang siapa membodohkan orang yang tidak bodoh maka sesungguhnya dia orang bodoh," kata Husni.
Sementara itu, pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Jakarta Emrus Sihombing mengungkapkan bahwa keputusan Jokowi dalam hal ini pemerintah memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur secara geopolitik sudah tepat.
"Ibukota negara akan dipindah ke Kalimantan Timur sudah tepat," terangnya seperti dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan secara geopolitik Kalimantan Timur sebagai ibukota sudah pas karena berada di tengah Indonesia.
"Jadi presiden lebih mudah mengelola negara dan melakukan pengawasan ke seluruh wilayah baik ke barat hingga ke ujung Sumatera maupun timur sampai ujung Papua," terangnya.
