Prabowo Bisa Duet dengan Ganjar, Bahkan Benarkah Rela Didowngrade Jadi Cawapres?

Suara Joglo - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sudah ditetapkan diusung menjadi bakal calon presiden dari PDI Perjuangan. Pengumuman Ganjar jadi bakal capres ini sudah diumumkan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Saat ini teka-tekinya tinggal siapa sosok yang cocok menjadi bakal calon wakil presidennya. Menurut pengamat politik dari Universitas Jember Dr Muhammad Iqbal, sosok yang pantas menjadi cawapres Ganjar adalah Prabowo Subianto.

Prabowo merupakan Ketum Partai Gerindra yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI. Iqbal mengatakan Ganjar bisa berpasangan sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2024 nanti.

"Kemungkinan bisa terjadi duet Ganjar dengan Prabowo karena Presiden Joko Widodo di hari Lebaran di Solo menyebut nama Prabowo bisa saja menjadi cawapres Ganjar, tentu jika Prabowo rela downgrade dirinya jadi wapresnya Ganjar," katanya dikutip dari ANTARA, Senin (24/04/2023).

Namun bisa saja terjadi duel antara Ganjar dengan Prabowo karena muncul realitas politik dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang akhirnya memutuskan Ganjar sebagai capres yang diusung PDIP, padahal Presiden Jokowi lebih sreg menyebut Prabowo sebagai presiden penerusnya.

Selain itu, lanjut dia, posisi duel atau duetnya Ganjar dan Prabowo juga ditentukan oleh apakah laju elektoral Anies Baswedan makin tak terbendung atau kian merosot jelang Pemilu 2024.

"Jika pada momentum bulan-bulan menjelang pendaftaran capres pada 19 Oktober 2023, elektabilitas Anies makin menguat dan terus mengancam posisi capres PDIP dan Gerindra itu, maka sangat mungkin terjadi duet Ganjar-Prabowo melawan Anies," tuturnya.

Namun, sebaliknya, jika elektabilitas Anies kian merosot dan dianggap bukan lagi ancaman, maka kontestasi pilpres akan diwarnai 'drama' duel Ganjar dan Prabowo.

"Kalau saya membaca, apapun arah duet atau duel antara Ganjar dan Prabowo di Pilpres 2024 itu sejatinya tidak ditujukan untuk membangun kematangan esensi demokrasi, tapi lebih condong pada politik transaksional untuk semata meraih jabatan kekuasaan atau mengamankan pembangunan proyek strategis nasional Presiden Jokowi," katanya.

Pakar komunikasi itu mengatakan indikator esensi demokrasi adalah untuk menciptakan keadilan sosial dan supremasi penegakan hukum dan indikator lain adalah terbentuknya proses check and balances melalui kekuatan oposisi di parlemen, menguatnya pelembagaan antikorupsi dan pelindungan pada keadilan HAM, lingkungan dan kebebasan kritik masyarakat sipil.

"Dua periode pemerintahan Jokowi terbukti oleh sejumlah laporan lembaga nasional dan internasional, mengalami kemerosotan indeks pada sejumlah indikator tersebut," katanya.

Misalnya masifnya persekusi, kriminalisasi dan ketidakadilan penegakan hukum serta maraknya pembungkaman kritik dari masyarakat. Parahnya lagi, nyaris tidak terjadi kekuatan oposisi parlemen setelah Jokowi membentuk koalisi besar partai politik di parlemen dengan menawarkan posisi kekuasaan di kabinet pemerintahan.

"Maka, arah duet atau duel antara Ganjar dan Prabowo sejatinya hanyalah strategi transaksional politik untuk melanggengkan status quo," ucap pengajar ilmu Hubungan Internasional FISIP Unej itu.

Ia mengatakan pada konteks itulah tesis ilmuwan politik Universitas Harvard, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt menjadi penting menandai lonceng kematian demokrasi Indonesia karena para elit politik kekuasaan secara perlahan merobohkan sendi, esensi dan proses demokrasi untuk melanggengkan kekuasaan mereka.