Upaya Penjegalan, Anies Terancam Gagal Nyapres di Pemilu 2024

Momen di Istana ini bisa dibilang pertemuan pertama Jokowi dengan Surya Paloh di tahun 2023. Kedua tokoh itu sudah tiga bulan tidak berkomunikasi, pasca NasDem mendeklarasikan Anies sebagai capres. "Kurang lebih tiga bulan tidak berkomunikasi lantas berkomunikasi dengan sangat baik," kata Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto ditemui di kediaman Anies, kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (27/1) lalu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan agar pertemuan tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik sesaat. Sebab, kata dia, Jokowi punya kewenangan strategis. "Ketika dialog itu ada yang menyalahgunakan hanya untuk kepentingan politik sesaat, hanya untuk kepentingan partainya, maka Presiden Jokowi punya kewenangan untuk mengambil suatu tindakan strategis seuai kewenangan presiden," ujar dia.

Cari Dwitunggal

Nasib koalisi terancam bubar sebelum resmi deklarasi pasangan capres dan cawapres 2024. Pasalnya hingga kekinian partai NasDem, Demokrat dan PKS belum mencapai kesepakatan dalam memilih pendamping Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 nanti.

Ditambah beberapa peristiwa politik, termutakhir elite partai NasDem bertandang ke Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKB di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/1) siang.

Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyatakan koalisi perubahan masih berjalan terus untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024. NasDem pun masih intens dan rutin berkomunikasi dengan Demokrat dan PKS. “Kami masih ada update satu sama lainnya. Toh yang menjadi simbol perekat ini adalah Anies. Kata Pak Surya siapa yang akan menjadi cawapres nanti kami akan rembuk bersama, siapa yang kemudian bisa menjadikan ini dwitunggal,” ujar Ketua DPP NasDem Willy Aditya beru-baru ini.

Dia menambahkan, penentuan dwitunggal dari koalisi perubahan nantinya harus benar-benar disepakati bersama partai-partai di koalisi secara setara. Tidak ada yang nantinya memaksakan kehendak masing-masing.

Pernyataan terkait itu disampaikan Paloh dalam pertemuan dengan Fraksi NasDem di NasDem Tower beberapa waktu lalu. "Jadi tidak atas dasar memaksakan kehendak. Kita kan datang dengan, kalau pesan Pak Surya itu dengan kejuangan, dengan solidaritas, dengan satu nafas yang equal," kata Willy).

Surya Paloh mengingatkan akan spirit awal membangun koalisi perubahan yang didasarkan terhadap kesetaraan bersama. Karena itu ia menekankan tidah boleh kemudian ada yang memaksakan kehendak. "Kecuali mau ada subordinasi satu dengan yang lain, itu hal yang berbeda," tuturnya.

Posisi Stand By

NasDem dalam posisi menunggu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera dalam mencari hari baik untuk mendeklarasikan koalisi perubahan. Mereka ogah dikesankan banyak mau atau kebelet, usai sebelumnya merencanakan deklarasi bertepatan Hari Pahlawan Nasional pada 10 November tahun lalu, namun mundur.

NasDem tidak ingin dinilai mendominasi, mengingat pembentukan koalisi perubahan didasarkan dengan kesetaraan atau equal partnership dengan sesama rekan koalisi, yakni Demokrat dan PKS. "Kita tunggu juga offering dari teman-teman ini untuk kemudian kapan mau mendeklarasikan Mas Anies, kita menunggu juga jangan kemudian seolah-olah kita ngejar," terang Willy.

NasDem mempertegas posisi mereka saat ini, yaitu siaga atau stand by menunggu semua pihak terkait siap melakukan deklarasi koalisi serta dukungan capres untuk Anies. "Kawan-kawan maunya kapan silakan, rembuk di internalnya, kami posisinya stand by saja. Jadi NasDem posisinya dalam posisi on call, kring gitu, kita on call saja," tandasnya.