Suara.com - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengaku siap menjelaskan perihal usulan pembahasan tentang penundaan Pilkada 2024 kepada Komisi II DPR. Ia mengklaim, tidak pernah membahas wacana penundaan pilkada serentak di forum terbuka.
"Siap, kami akan jelaskan," kata Rahmat Bagja di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).
Rahmat beralasan pernyataan itu ia lontarkan di rapat tertutup. Ia juga mengklaim pernyataan itu bukan pernyataan resmi lembaga.
"Sebenarnya, kalau dilihat pernyataan itu sudah jelas, bahwa itu dalam rapat tertutup, bukan kemudian pernyataan resmi lembaga bahwa pilkada harus ditunda, itu tidak," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengusulkan pembahasan agar Pilkada Serentak 2024 ditunda.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Rabu (12/7/2023).
Menurut Bagja, ada sejumlah masalah dalam penyelenggaraan pilkada karena berdekatan dengan pergantian presiden dan DPR.
Adapun masalah yang dimaksud Bagja terdiri dari pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara, serta beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi.
"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024, yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru, tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," kata Bagja, dikutip dari keterangannya, Kamis (13/7/2023).
Untuk itu, Bagja mengusulkan adanya pembahasan mengenai opsi penundaan pilkada serentak.
"Kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," ucap Bagja.
Terlebih, dia menyoroti pilkada di Makassar yang sebelumnya terdapat gangguan kemanan sehingga memerlukan pengerahasan dari kepolisian sekitar.
"Kalau Pilkada 2024, tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa," tandas Bagja.
TERPOPULER
