Suara.com - Usulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi ketua umum PDIP terus digulirkan. Kekinian, Ketua DPC PDIP Solo, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo mengaku setuju dengan usulan itu.
Pria yang akrab disapa Rudy itu tidak keberatan apabila Jokowi menggantikan posisi Megawati Soekarnoputri.
"Setuju. Pokoknya nek (kalau) kader PDI Perjuangan diusulkan oleh siapa pun, berarti punya potensi. Pak Jokowi diusulkan jadi Ketum PDI Perjuangan kan? Ya, enggak masalah toh," kata Rudy di Balai Kota Solo, Senin (2/10/2023).
Dirinya meyakini kalau Jokowi mampu memimpin PDIP. Itu terbukti dari pengalamannya sebagai pemimpin mulai dari Wali Kota Solo, gubernur DKI Jakarta hingga presiden dua periode.
"Me-manage 270 juta (jiwa) lebih aja merdeka, nyaman kok. PDI Perjuangan anggap saja hanya 140 juta, kan ya mesti lebih nyaman, toh," ujarnya.
Sikap Rudy itu bertolakbelakang dengan tahun lalu. Pada 2022, ia malah tidak setuju apabila Jokowi menggantikan posisi Megawati sebagai ketum PDIP.
Adapun pernyataan dirinya ini dilontarkan ketika adanya relawan yang mengusulkan agar Kepala Negara menjadi ketum PDIP.
“Ndak, ndak boleh, ganti Mbak Mega nggak boleh. Relawan ya relawan, gausah mikir PDIP. PDIP wis enek sek mikir (PDIP sudah ada yang mikir-red),” tuturnya pada Senin (31/10/2022).
Rudy menilai sudah sepantasnya sosok yang menggantikan Megawati sebagai orang nomor satu di partai itu trah Soekarno.
Baca Juga: FX Rudy Beri Lampu Hijau Jokowi Ketua Umum PDIP Gantikan Megawati, Gibran Enggan Ikut Campur
“Kalau saya ya dari trah Soekarno yang masuk ke sana. Nanti ada mbak Puan, ada mas Prananda, Pratama, ataupun Puti," ungkapnya.
Usulan Jokowi menggantikan Megawati sebagai ketua umum PDIP itu disampaikan oleh putra Presiden Soekarno, Guntur Soekarnoputra.
Guntur beropini, Jokowi perlu melanjutkan karir politiknya usai lengser sebagai presiden.
"Langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP ini sangat dimungkinkan," tulis Guntur.
Dengan adanya usulan agar Jokowi menjadi Ketum PDIP tersebut, Guntur lantas menyebut Megawati bisa menjadi Ketua Dewan Pembina.
"Dalam hal ini, jika nanti disetujui Megawati akan menjadi ketua dewan pembina. Dapat saja kepada Megawati diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya," ujarnya.
