Suara.com - Teka-teki status Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka dari keanggotannya di PDI Perjuangan hingga kini masih sering dipertanyakan. Pasca dirinya dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), Gibran mengaku sudah sempat berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani terkait statusnya di PDIP.
"Saya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan pada Jumat malam kemarin," ungkap Gibran dalam keterangannya pada Senin (23/10/2023) kemarin. Gibran pun mengaku dirinya sudah berdiskusi dan menyempatkan pamit dengan Puan.
"Sudah, semua sudah saya komunikasikan dengan Mbak Puan. Beliau juga bilang silahkan, nanti balik lagi." ujar Gibran. Hal ini pun juga dibenarkan oleh Puan Maharani. Ia pun menganggap hal tersebut adalah hak mutlak Gibran untuk memilih arah politiknya.
"Iya, kemarin sudah (Gibran) sudah pamit. Mas Gibran kan juga punya hak untuk nyalon bersama Mas Prabowo. Apalagi setelah adanya putusan MK yang mengatakan bahwa semua orang yang sudah pernah menjadi kepala daerah punya hak untuk nyalon," ungkap Puan saat ditemui awak media di Gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023) kemarin.
Meskipun begitu, Puan mengaku Gibran belum mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP yang dimilikinya sebagai tanda pengunduran diri.
"Tidak, tidak ada pengembalian KTA. Gak ada juga pengunduran diri. Beliau hanya pamit untuk menjadi cawapres Pak Prabowo," lanjut Puan. Puan pun tak terlalu mempermasalahkan hal tersebut meskipun Gibran sudah tidak tegak lurus terhadap aturan PDIP.
Pro dan kontra pun kini muncul soal status Gibran di PDIP. Seperti yang diketahui, PDIP sendiri sudah mengusung capres cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Rabu (18/10/2023) lalu.
Deklarasi capres cawapres ini pun diharapkan bisa didukung oleh semua kader PDIP termasuk Gibran yang saat itu masih aktif berstatus sebagai kader PDIP. Namun sebaliknya, Gibran malah bergabung dengan KIM pasca dicalonkan sebagai cawapres Prabowo. Hal ini dianggap menyalahi AD/ART PDIP selaku kadernya.
Hal ini pun juga membuat banyak kader PDI Perjuangan menyayangkan sikap Gibran dan meminta dirinya untuk segera mengundurkan diri dari PDI Perjuangan.
Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo pun secara terang-terangan mendesak Gibran untuk segera mengajukan pengunduran diri.
"Dengan sangat hormat, saya berharap Mas Gibran bisa berani untuk membuat surat pengunduran diri dan segera mengembalikan KTA ke DPC PDI Perjuangan sebagai bentuk penrghormatan kepada Ibu Megawati selaku ketua umum," ungkap FX Rudy dalam keterangannya pada Rabu (25/10/2023) lalu.
Ia pun mengaku pemecatan tak kunjung dilakukan karena masih berharap Gibran bisa mengundurkan diri secara baik-baik.
Tak hanya FX Rudy, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun pun mengungkap status keanggotaan Gibran yang seharusnya sudah berakhir pasca bergabung dengan koalisi lain
“Secara kita lihat secara de facto, status keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan seharusnya sudah berakhir setelah secara resmi menjadi Cawapres dari KIM. Kalau dalam kehidupan berorganisasi, ada yang keluar, ada yang pindah, itu sudah hal biasa. Kalau Gibran sudah tidak tegak lurus dengan aturan partai, secara otomatis ia tidak lagi berstatus sebagai kader di PDI Perjuangan," ucap Komarudin dalam keterangannya pada Kamis (26/10/2023) kemarin.
Huru hara soal status keanggotaan Gibran ini pun kini sudah ditanggapi oleh putra sulung Presiden Jokowi tersebut. Sekembalinya Gibran dari Jakarta ke Solo pada Jumat (27/10/2023) pagi, Gibran pun mengaku akan segera mengembalikan KTA kepada FX Rudy secepatnya.
TERPOPULER
