Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin menunjukan kalau pemerintah, baik di daerah maupun pusat harus bersikap netral di Pemilu 2024. Hal ini disampaikan Jokowi terkait ramainya soal penurunan atiribut partai termasuk baliho Ganjar - Mahfud di Bali.
Jokowi mengaku sudah menerima informasi langsung dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya soal penurunan baliho tersebut.
Penurunan baliho partai termasuk milik Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD itu terjadi saat Jokowi hendak lewat ketika melakukan kunjungan kerja di Gianyar.
"Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," ujar Jokowi saat kunjungan kerja di kawasan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).
Meski demikian, Jokowi menyebut seharusnya pemindahan beberapa atribut partai politik oleh Pemda semestinya meminta izin kepada pengurus partai di daerah agar tidak menimbulkan miskomunikasi.
"Oleh sebab itu pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten/kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," terangnya.
"Artinya harus ada komunikasi, komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah supaya tidak terjadi miskomunikasi," jelasnya.
Beda halnya kata Jokowi, apabila atribut partai melanggar aturan daerah dan merusak tata kota, maka hal itu merupakan urusan dari pemerintah daerah.
Respons PDIP
Sebelumnya PDIP angkat bicara perihal banyaknya bendera dan baliho PDIP dan Ganjar-Mahfud MD ditertibkan oleh Satpol PP Provinsi Bali.
Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun bereaksi. Komarudin menegaskan bahwa Bali merupakan salah satu kandang PDIP. Karena itu ia meminta jajarannya di bawah melakukan investigasi mengapa baliho-baliho yang berkaitan dengan PDIP justru dicopot.
"Perlu teman-teman di Bali itu kan kita tahu, kita tahu Bali sarangnya Banteng, kandangnya Banteng. Jadi kalau sampai ada yang berani melakukan tindakan begitu itu, mereka harus segera melakukan investigasi ke bawah," kata Komarudin saat ditemui Suara.com di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).
"Saya bisa melihat ke bawah sebagai sebuah provokator, masa kandang orang bisa berani sekeras itu," sambungnya.
Komarudin menegaskan kepada pihak-pihak untuk tidak menganggu PDIP. Sebab partai berlambang banteng moncong putih itu sedang diam.
"Tapi kalau Banteng jangan diganggu, Banteng kalau diam jangan diganggu, karena kalau dia bangun dia brutal itu Banteng. Jadi Banteng nggak ada itu cengeng-cengeng itu Banteng itu cuman kalo diam jangan diganggu itu berbahaya," ujar Komarudin.
TERPOPULER
