Suara.com - Survei Populi Center mendapati adanya penurunan elektabilitas PDIP dari 20,5 persen menjadi 18,1 persen menjelang Pemilu 2024. Kondisi tersebut akan diperparah dengan penilaian negatif publik terhadap PDIP saat ini.
Analis politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arga Pribadi Imawan mengatakan penurunan masih bisa terjadi karena sikap ketidaktegasan PDIP.
Hal tersebut terjadi ketika putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres tetangga sebelah, Prabowo Subianto ketika masih berstatus sebagai kader.
Ketika mengetahui Gibran sudah bermanuver, PDIP tidak langsung memecatnya. Tetapi mengulur-ulur waktu dan menunggu Wali Kota Surakarta tersebut mengembalikan kartu tanda anggota (KTA).
"Jika kondisinya tetap seperti ini tentu saja elektabilitasnya akan menurun tapi menurunnya pun bukan disebabkan oleh lemahnya party id tapi disebabkan oleh ketidaktegasan PDIP," kata Arga saat dihubungi Suara.com, Kamis (16/11/2023).
Semisal, PDIP memperlihatkan ketegasannya terhadap manuver klan Jokowi, maka menurut Arga, elektabilitas partai bisa meningkat.
Lebih lanjut, Arga tidak menampik bahwa ada efek ekor jas dari sosok Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk elektabilitas Jokowi.
Meski begitu, pengaruhnya tidak terlalu besar karena PDIP sendiri dikenal sebagai partai besar dengan ideologi nasionalisme yang kuat.
"Jokowi unggul sedikit tapi PDIP tidak kalah jauh dari Jokowi," tuturnya.
Gibran Bisa Goyang PDIP
Dengan membawa nama Jokowi, Gibran menjadi saingan anyar PDIP khususnya di Jawa Tengah. Namun apakah sosok Gibran bisa unggul di Jawa Tengah yang disebut sebagai kandang banteng?
Arga masih meragukan kalau Gibran akan mendapatkan suara yang lebih banyak ketimbang pasangan capres yang diusung PDIP yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Jawa Tengah.
Ia melihat upaya Gibran untuk mencuri hati para pemilih dengan menerapkan gaya komunikasi politik yang persis seperti Jokowi.
Arga menilai hal tersebut tidak bakal membuat suara Gibran lantas menyalip Ganjar-Mahfud MD di kandang banteng.
Sebabnya, meski pun dibayang-bayangi oleh sosok Jokowi yang memiliki banyak loyalis, publik juga mengetahui sisi gelap dari Gibran.
Sebagaimana diketahui, Gibran berhasil menjadi cawapres setelah adanya putusan MK tentang batas usia capres-cawapres.
Dalam putusan dijelaskan usia minimal capres-cawapres itu tetap 40 tahun tetapi dikecualikan bagi siapapun yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah melalui pemilihan umum.
Publik menduga ada upaya konflik kepentingan di balik putusan MK tersebut. Karenanya, putusan MK itu diketok oleh eks Ketua MK Anwar Usman yang tak lain paman dari Gibran.
Menurut Arga, saat ini publik sudah lebih kritis dalam melihat kecurangan yang ditampilkan elite-elite politik.
"Jadi menurut saya apakah itu akan menggeser PDIP tidak akan terlalu signifikan karena publik juga sudah sadar akan etika politik yang selama ini kita dipertontonkan caruk maruk elite yang dilakukan elite," jelasnya.
