Suara.com - Ketua Umum Gerakan Desa Bersatu, Asri Anas mengungkap adanya salah satu calon presiden atau capres peserta Pilpres 2024 yang mencoba mendekati para kepala desa (Kades) agar mendapat dukungan.
Bahkan, capres tersebut dituding turut memberikan uang transportasi sebesar Rp1 juta kepada para Kades dalam sekali pertemuan.
Hal ini disampaikan Asri di sela acara silaturahmi nasional perangkat desa di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Minggu (19/11/2023).
"Mohon maaf, ada capres yang membiayai fasilitasi kepala desa, tranportasi Rp1 juta tiap satu pertemuan," kata Asri.
Asri tak menyebut siapa capres yang dimaksud. Namun menurutnya capres tersebut memberikan uang transportasi senilai Rp1 juta dengan kewajiban membuat video dukungan.
"Kalau teman-teman butuh video ada juga video. Dimana pendamping desa itu wajib, membuat video dukungan ke capres dan partai tentunya," katanya.
Undang Gibran
Dalam acara silaturahmi ini Gerakan Desa Bersatu turut mengundang Calon Wakil Presiden atau Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Namun hingga pukul 15.00 WIB putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut tak kunjung datang.
Pantauan Suara.com di lokasi telah hadir beberapa elite dari partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Prabowo-Gibran. Salah satunya Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.
Selain itu nampak pula Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Mochamad Iriawan alias Iwan Bule, Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade, Ketua Bapilu Partai Golkar Nusron Wahid, hingga aktivis 98 sekaligus mantan politikus PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko.
Kemudian juga hadir Ketua DPP Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Surta Wijaya.
Asri mengklaim hanya mengundang Gibran karena yang bersangkutan bersama Prabowo sebagai pasangan capres-cawapres yang dapat mengakomodir aspirasi para Kades.
Meski begitu, Asri menyatakan pihaknya tidak akan secara tegas mendeklarasika atau menyatakan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Sebab secara aturan Kades selaku aparatur sipil negera (ASN) dilarang.
"Tidak harus deklarasi lah. Teman-teman lebih tahu lah cara kerjanya," pungkasnya.
