Masih Dianggap Terbelakang, BPP Perpedin Usulkan ke Ganjar Bentuk Kementerian Pemberdayaan Disabilitas

Suara.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo bersama Badan Pengurus Pusat (BPP) Persatuan Pengusaha Disabilitas Indonesia (Perpedin), menggagas Kementerian Pemberdayaan Disabilitas.

Hal ini bermula ketika Ganjar menghadiri Kirab Budaya Nitilaku dalam rangka HUT ke-74 Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Minggu (17/12/2023) kemarin.

Saat itu, Bambang Susilo Ketua BPP Perpedin untuk menyampaikan aspirasi sekaligus diskusi bersama Ganjar.

Bambang mengatakan bahwa kaum difabel masih diposisikan sebagai objek dan dipinggirkan.

Kondisi tersebut membuat kecenderungan adanya keterbelakangan pada tingkat pendidikan sangat rendah serta mengalami demotivasi atau rendah diri.

Populasi penyandang disabilitas yang tercatat Survei Ekonomi Nasional (Susenas) mencatat sejumlah 28,05 juta jiwa.

Jumlah ini setara 10,38 persen populasi nasional pada 2020, dengan jumlah kaum difabel terbanyak pada usia lanjut.

"Selama ini, isu disabilitas hanya ditangani secara sosial dan itu kurang maksimal," kata Bambang, lewat keterangan tertulisnya, yang diterima Suara.com, Senin (18/12/2023).

Ia sengaja menemui Ganjar yang sedang menghadiri Kirab Budaya Nitilaku di kampus UGM untuk menyampaikan aspirasi. Ke depan, penting untuk melakukan pemberdayaan ekonomi khusus disabilitas.

"Tadi usulan kami soal pemberdayaan ekonomi disabilitas sudah kita sampaikan ke Pak Ganjar bahwa disabilitas keterkaitan ekonomi ini harus diberdayakan secara khusus," ucapnya.

Bambang juga meminta pemerintah ke depan dapat membentuk pelaku usaha atau UMKM khusus dari disabilitas.

"Jadi harapan kami ke depan pemerintah akan lebih ke pemberdayaan kawan-kawan penyandang disabilitas utamanya nanti akan mengusulkan terkait pembentukan sebanyak-banyaknya pelaku usaha UMKM khusus dari disabilitas," ungkapnya.

Bambang juga mendukung Ganjar untuk membentuk kementerian yang khusus mengurusi disabilitas.

"Ke depan harapan kami ada kementrian yang mengurusi disabilitas karena ini akan menjadi barometer seberapa jauh kepedulian pemerintah terhadap kaum disabilitas," jelasnya.

Sementara itu, Ganjar mendukung usulan daru Perpedin, dengan segera membentuk tim untuk membahas aspirasi tersebut.