Infografis
Suara.com - Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meminta Mendagri Tito Karnavian hingga Presiden Jokowi menegur pemerintah daerah yang terindikasi tak netral dalam Pemilu.
"Pemerintah pusat sudah mengatakan netral. Lalu ada pemerintah daerah yang tidak netral maka Mendagru harus menegur, presiden harus menegur," ujar Anies di Tuban, Jawa Timur, Jumat (29/12/2023).
"Bukan kontestan yanG harusnya kemudian bertanya mala,h presiden dan Mendagri harus menegur kalau ada daerah yang tidak netral," Anies menambahkan.
Anies sebelumnya menyampaikan ada enam agendanya di berbagai daerah tidak mendapatkan izin dari otoritas setempat.
Anies menekankan bahwa agendanya ke berbagai daerah merupakan kegiatan yang dilindungi konstitusi. Sebab kampanye merupakan bagian dari proses Pemilu.
"Aktivitas Pemilu itu justru pemerintah daerah harus memfasilitasi bukan. Bahwa netralitas itu adalah semua difalisitasi yang sama," katanya.
Mantan Gubernur Jakarta ini kemudian meminta pemerintah pusat memberi arahan yang tegas kepada pemerintah daerah terkait penyelenggaran kampanye.
"Saya kita harus minta ketegasan dari pemerintah pusat untuk menegur semua yang membatasi kegiatan berupa kampanye ini," ucap Anies.
6 Agenda Anies Tak Dapat Izin
Baca Juga: Kunjungi Ponpes Al-Ishlah Lamongan, Anies Disambut Puisi Berjudul Jika Presiden Kita Anies Baswedan
Sebelumnya diberitakan, Ketua Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (AMIN), Ari Yusuf Amir menyampaikan, pihaknya mencatat beberapa agenda Anies di berbagai daerah tidak mendapat izin dari otoritas setempat.
