Suara.com - Pesta Pemilu tinggal 45 hari. Pada rapat konsolidasi nasioanal kesiapan Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk bersikap netral.
"Kemudian KPU juga betul-betul netral tidak memihak. Bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai. Apalagi, KPU mencoba untuk melenceng dari aturan," tegas Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (30/12/2023).
"Ini yang harus kita jaga bersama-sama, jangan sampai terjadi. Ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita," lanjutnya.
Pemilu yang tinggal 45 hari menurut Jokowi adalah waktu yang singkat. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus bersiap-siap.
Presiden tak menampik, pemilu 2024 tergolong kompleks. Hal itu karena masyarakat akan memilih presiden, DPR, dan DPRD tingkat kota/kabupaten serta provinsi yang akan digelar di 38 provinsi.
"514 kabupaten dan kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa. Melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh. Tak bisa dibayangkan betapa sangat kompleks pemilu kita ini, sangat kompleks sekali," kata Jokowi.
Oleh karenanya dia berharap pemilu dilaksanakan secara baik dan lancar. Presiden berpesan harus digelar dengan kehati-hatian.
"Semuanya harus baik, dan tidak boleh ada yang salah termasuk aspek teknisnya.Hati-hati mengenai ini. Hal-hal yang kecil harus kita perhatikan secara detail, sebab keteledoran teknis bisa berimplikasi politis," ujar Jokowi.
"Bisa berimplikasi politik, bisa merembet kemana-mana, yang dapat mengganggu kondusifitas negara, yang dapat mengganggu legitimasi pemilu kita," sambungnya.
Kepada ASN, TNI, dan Polri, Jokowi juga berpesan agar bersikap netral mengawal pemilu.
"Seluruh aparat negara baik ASN, TNI, Polri harus bersikap netral dan tidak memihak. Tapi aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu," kata Jokowi.
TERPOPULER
