Suara.com - Co-captain Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Sudirman Said meminta kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar Pemilu 2024 bisa berjalan jujur dan adil. Sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang bermartabat.
Mantan Menteri ESDM di Masa Kabinet Jokowi-JK ini menyampaikan tiga imbauan kepada presiden agar Pemilu dapat berjalan dengan jujur.
Imbauan pertama yakni keteladanan presiden sebagai pemimpin tertinggi negeri ini dalam penyelenggaraan pemilu 2024 agar berjalan jujur dan adil.
"Bila presiden kita memberi teladan dengan bersikap netral, menjunjung tinggi segala macam etik dan hukum, maka hasil (pilpres 2024) apa pun akan diterima oleh rakyat," katanya dalam keterangannya yang diterima Suara.com, Minggu (7/1/2023).
Dia menilai, berbagai proses penyelenggaraan negara yang menjadi perhatian masyarakat selama ini antara lain 'proses pemerkosaan hukum', yaitu terjadinya pelanggaran berat etika di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan uji materi syarat minimal usia capres-cawapres.
Sudirman berharap agar kejadian di MK menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Ke depan, lanjut Selain itu, ia mengemukakan, masyarakat ingin pimpinan tertinggi negeri ini memberi teladan berlapis-lapis ke bawah.
Objektif dan Netral
Dia menuturkan bahwa semua pihak berharap agar pemilu menghasilkan pemimpin bermartabat sehingga objektivitas dan netralitas penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu menjadi sangat penting.
"Kalau ini berlangsung terus menerus, maka nanti yang dihasilkan adalah mungkin pemimpin yang secara politik menang, tetapi secara moral tidak punya kekuatan apa-apa dan ini berbahaya bagi negara ini ke depan," jelasnya.
Kemudian yang kedua, Sudirman meminta, para tim pemenangan Capres-Cawapres tidak menggunakan bansos sebagai alat politik. Pasalnya, lanjut Sudirman, bansos merupakan uang rakyat.
"Jadi, kalau menggunakan bansos sebagai alat politik kelompok tertentu, by definition bisa masuk dalam kategori korupsi, hati-hati!" kata Sudirman.
Sudirman menambahkan, kekuasaan itu tidak selamanya kuat karena suatu hari nanti kekuasaan bakal usai.
Maka, kekuasaan harus memiliki iktikad baik dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945.
"Kembalikan iktikad baik, kembalikan keinginan luhur. Tidak boleh kekuasaan untuk keperluan pribadi maupun keluarga,” jelasnya.
Ketiga, ia juga mengimbau Jokwi untuk membaca kembali alinea 3 pembukaan UUD 1945.
TERPOPULER
