REGIONAL:
Suara.com - Human Rights Working Group (HRWG) menentang sikap Presiden Joko Widodo yang dinilai tidak adil dalam berpolitik, khususnya pada Pemilu 2024.
Penilaian itu mereka sampaikan berdasarkan laporan alternatif koalisi masyarakat sipil Indonesia untuk advokasi HAM internasional untuk isu ekonomi, sosial dan budaya yang disampaikan kepada Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan judul: "The Dark Side of Indonesia’s Development under Joko Widodo."
Selain itu, ada pula laporan alternatif untuk isu sipil dan politik kepada Komite Hak Sipil dan Politik PBB berjudul: "Repressive Developmentalism and Sectarian Populism in Indonesia."
Kampanye Akbar JIS vs GBK dari Penanganan Sampah, Mana yang Lebih Baik?
Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil menggugat Jokowi untuk mundur dari jabatannya karena dianggap tidak melaksanakan mandatnya yakni menjalankan pemerintahan secara adil untuk semua.
"Menghukum Joko Widodo dan koalisinya secara sosial dengan tidak memilih pasangan capres-cawapres yang hanya akan melahirkan politik dinasti, tuna etika, dan yang akan menjadikan negara ini kembali menjadi negara otoriter dan dengan agenda-agenda eksploitatif yang merusak lingkungan,” ujar Direktur HRWG Indonesia Daniel Awigra dalam keterangannya, Senin (12/2/2024).
Dia juga mengajak publik, khususnya pelajar, mahasiswa, buruh, tani, nelayan, kaum miskin kota, orang muda, seluruh korban pelanggaran HAM, untuk bersatu dengan menghentikan dan melawan setiap represi, mendorong agenda politik yang bermartabat, jujur dan adil, menghargai, melindungi, dan memenuhi HAM, melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ungkap Kecurangan Pemilu 2024, TKN Prabowo-Gibran soal Dirty Vote: Film Bernada Fitnah!
Lebih lanjut, mereka juga memandang pemerintahan Jokowi telah gagal dalam menjalankan kewajiban penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Pemerintah Jokowi, khususnya pada masa pandemi Covid-19 dan setelahnya juga dianggap membuat sejumlah kebijakan yang berorientasi pasar.
Hal itu dinilai merusak demokrasi, menyuburkan korupsi, eksploitatif dan ekstraktif terhadap sumber daya alam yang menguntungkan sebagian kecil elite dan keluarganya serta semakin menjauhkan kelompok rentan untuk mendapatkan hak-haknya.
Ungkap Kecurangan Pemilu 2024, TKN Prabowo-Gibran soal Dirty Vote: Film Bernada Fitnah!
TERPOPULER
