Suara.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta bakal memberikan sanksi tegas kepada para kader yang membelot menentang Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono. Bahkan, ada ancaman sanksi dipecat dari partai untuk para kader.
Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) DPW PPP DKI Jakarta, Gea Hermansyah mengatakan, seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Jakarta, menyatakan bakal tetap solid, satu komando mendukung kepemimpinan Mardiono hingga akhir masa jabatan tahun 2025 mendatang.
Hal tersebut dikatakannya sesuai hasil Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jakarta di Wisma Tugu Kemenag RI Cisarua, Bogor (29/5/2024) silam. Seluruh pengurus dan kader PPP di Jakarta telah menyepakati hasil Rapimwil itu.
"Hasil Rapimwil juga menegaskan bahwa jika ada oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan di luar kesepakatan Rapimwil dan Rapimcab maka DPW PPP DKI Jakarta akan melakukan tindakan tegas," ujar Gea dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/6/2024).
Tak hanya itu, Gea juga menyatakan seluruh pengurus dan kader PPP se-DKI Jakarta masih tetap solid dan satu komando kepada Ketua DPW PPP DKI Jakarta, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Syaiful Rahmat Dasuki untuk mendukung sepenuhnya kepemimpinan Mardiono.
Lebih lanjut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP telah menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IX yang diikuti oleh seluruh pimpinan wilayah se-Indonesia selama dua hari 6-7 Juni 2024 lalu di Hotel Le Semar, Karawaci, Serang, Banten.
Dalam Rapimnas tersebut seluruh peserta sepakat untuk memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 termasuk juga kesepakatan menjalankan agenda partai sesuai AD/ART yang berlaku. Salah satunya menyukseskan Muktamar yang akan dilaksanakan tahun 2025 mendatang.
Dalam Rapimnas itu juga dikatakan para peserta sepakat untuk menindak tegas setiap provokasi, adu domba, atau upaya mengganggu soliditas internal dalam bentuk apa pun yang dapat mempengaruhi perpolitikan menjelang Pilkada 2024.
"Dengan demikian maka DPW PPP DKI Jakarta akan mengambil mengambil sikap tegas, dari mulai sanksi ringan sampai dengan yg terberat berupa pemecatan terhadap kelompok-kelompok atau oknum-oknum kader yang melakukan tindakan diluar kesepakatan Rapimwil DPW PPP DKI Jakarta dan Rapimnas," pungkasnya.
