Pilkada Nabire Rawan Politik Uang, Bawaslu Diminta Serius dalam Pengawasan

Suara.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk memperhatikan lagi persoalan politik uang yang rawan terjadi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Svadhyaya Riset Gery Gugustomo. Ia mengemukakan hal tersebut saat pemaparan hasil survei Pilkada di Kabupaten Nabire.

"Bawaslu harus memberi perhatian lebih dalam konteks politik uang dalam pilkada, terutama di Pilkada Nabire," ucapnya di Jakarta.

Dia mengemukakan berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaganya terkait Pilkada Nabire ditemukan terkait 'Pandangan Praktik Money Politics Masyarakat Nabire. Menurut Gery angkanya cukup mencengangkan.

"Yang menerima dan mengikuti pilihan sebanyak 39,53 persen, angkanya cukup tinggi. Kemudian menerima, namun tidak mengikuti pilihan 23,11 persen dan tidak menerima sama sekali 21,24 persen," ujarnya.

Saat didalami lagi kepada responden yang menjawab menerima dan mengikuti pilihan, dengan pertanyaan 'Jika menjawab menerima dan mengikuti pilihan, brang apa yang anda harapkan? Mayoritas berharap mendapat uang atau sembako, jumlahnya mencapai 92,54 persen.

"Yang menarik ini ada yang berharap mendapatkan emas, walaupun jumlahnya sedikt sekitar 1,99 persen," jelasnya.

Dalam survei ini menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error (MoE) +/- 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Adapun pengambilan sampel dilakukan pada periode 18 Juli 2024 hingga 24 Juli 2024 di 4 daerah pemilihan (dapil) yang terdiri atas 26 distrik/kampung secara proporsional bedasarkan data jumlah populasi pemilih terakhir. Untuk jumlah sampel survei sebanyak 1.025 responden.

Gerry juga menekankan bahwa survei ini dilakukan untuk melihat preferensi Masyarakat Nabire menjelang pemilihan kepala daerah yang akan digelar serentak pada November mendatang.

"Sebagai sebuah survei permulaan kita baru meng-capture preferensi sebelum adanya kampanye paslon," katanya.