Serangan Fajar di Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Mulai Usut 130 Kasus Politik Uang usai Pemungutan Suara

Suara.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melakukan kajian awal terhadap 130 dugaan pelanggaran berupa politik uang yang terjadi pada masa tenang dan hari pemungutan suara.

Anggota Bawaslu RI Puadi menjelaskan pihaknya akan melakukan kajian hukum setelah menentukan pemenuhan syarat formil dan materiil dalam lima hari kerja.

Adapun data berupa angka 130 dugaan pelanggaran politik uang tersebut diterima Bawaslu per 27 November 2024, pukul 16.00 WIB.

“Dugaan pelanggaran itu terdiri atas pembagian uang/materi lainnya dan potensi pembagian/materi lainnya. Adapun, yang dimaksud dengan potensi pembagian uang/materi adalah kondisi ketika terdapat penemuan uang/materi lainnya tetapi belum terjadi pembagian uang/materi lainnya oleh terlapor,” kata Puadi di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2024).

Lebih lanjut, dia memerinci bahwa angka 130 dugaan pelanggaran berupa politik uang itu terdiri dari 71 dugaan peristiwa pembagian uang dan 50 dugaan potensi pembagian uang pada masa tenang.

Lalu pada saat pemungutan suara yang digelar hari ini, terdapat 8 dugaan peristiwa pembagian uang dan 1 peristiwa potensi pembagian uang.

“Dugaan pembagian uang pada masa tenang terdiri dari 11 dugaan peristiwa hasil pengawasan Bawaslu dan 60 dugaan peristiwa dari laporan masyarakat kepada Bawaslu. Sementara itu, dugaan potensi pembagian uang terdiri dari 11 dugaan potensi peristiwa dari hasil pengawasan Bawaslu dan 39 dugaan peristiwa merupakan laporan masyarakat kepada Bawaslu,” tutur Puadi.

“Selanjutnya, dugaan pelanggaraan politik uang pada tahapan pemungutan suara terdiri dari 1 dugaan peristiwa pembagian uang yang merupakan hasil pengawasan Bawaslu dan 7 dugaan peristiwa merupakan laporan masyarakat kepada Bawaslu. Adapun 1 dugaan peristiwa potensi pembagian uang pada tahapan pemungutan suara merupakan laporan masyarakat kepada Bawaslu,” tambah dia.

Puadi juga menyebut Bawaslu akan menindaklanjuti informasi awal dengan melakukan rapat pleno untuk menentukan informasi awal dugaan pelanggaran politik uang itu bisa dilanjutkan sebagai temuan atau tidak.