Pengamat Politik Rocky Gerung menyoroti Peninjauan Kembali atau PK terhadap kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Mulanya, Rocky menyoroti keberanian Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana dalam membongkar hal yang terjadi di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sayangnya, berhasil atau tidaknya Moeldoko membegal Partai Demokrat berpengaruh pada pencalonan Anies Baswedan yang juga berpengaruh terhadap demokrasi di Indonesia.
Padahal, tindakan pembiaran Presiden Joko Widodo (Jokowi terhadap perilaku salah satu anak buahnya bisa mengarah ke tindakan pidana. “Pidana itu (pembiaran),” ujar Rocky, dikutip Suara Liberte pada Senin (5/6/2023).
Lebih lanjut, Rocky menilai Presiden Jokowi paham betul dengan konsekuensi jika PK terhadap kepengurusan Partai Demokrat dimenangkan Moeldoko. Tetapi, Presiden Jokowi memilih untuk tidak melarang langkah Moeldoko.
“Presiden tau konsekuensi kalau Moeldoko menang tetapi dia nggak melarang Moeldoko untuk jangan ajukan PK,” tutur Rocky.
