Politikus Golkar, Andi Sinulingga menyoroti peneliti LSI Rully Akbar yang menyebut bahwa faktor kekalahan Ahok-Djarot pada Pilkada DKI 2017 dikarenakan rumor pembagian sembako oleh pendukung dan simpatisan di sejumlah daerah di Jakarta.
Hal itu ditanggapi Andi Sinulingga melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, loyalis Anies Baswedan ini menyinggung soal politik uang yang dilakukan 'mereka'.
Andi Sinulingga juga menyebut jangan merisaukannya.
"Tak usah risau dengan politik uang mereka," ungkap Andi Sinulingga dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi miliknya @AndiSinulingga, Selasa (12/6).
Sementara itu, diketahui bahwa pada Pilkada DKI Jakarta 2017, saat itu, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, berhasil mengungguli pasangan Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat versi hasil hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Isu pembagian diduga menjadi faktor kekalahan Ahok-Djarot.
Hal itu diungkapkan peneliti LSI Rully Akbar. Dia mengatakan faktor kekalahan Ahok-Djarot dikarenakan rumor pembagian sembako oleh pendukung dan simpatisan di sejumlah daerah di Jakarta.
Tudingan bagi-bagi sembako itu ternyata merusak citra Ahok-Djarot sebelumnya dinilai bersih dan jujur.
"Faktor gerilya sembako yang dilakukan oleh simpatisan pasangan ahok-djarot yang akhirnya menjatuhkan sendiri atau menjadi blunder besar bagi pasangan Ahok Djarot," kata Rully di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Rabu (19/4).
Faktor lainnya, kata dia, masyarakat masih terpengaruh ucapan Ahok soal surat Al-Maidah ayat 51 dihubungkan dengan Pilgub DKI. Rully menilai warga mencap pernyataan Ahok itu sebagai bentuk penistaan agama meski proses hukum di pengadilan masih berjalan.
Baca Juga: Cek Fakta: Putri Anne Labrak Amanda Manopo dan Minta Tahu Diri
"Isu penistaan agama, jadi memang mayoritas manusia di atas 50 persen menganggap Basuki Tjahaja Purnama dengan pernyataan kemarin soal Al Maidah 51 adalah salah satu penistaan agama," ungkapnya.
"Kedua juga adalah mayoritas publik di atas 50 persen juga menginginkan gubernur baru. Ketiga adalah soal pemilih tidak ingin dipimpin oleh gubernur yang berstatus sebagai tersangka itu semua di atas 50 persen dari hasil temuan rilis-rilis kita sebelumnya," imbuhnya.
