REGIONAL:
Aktivis Kolaborasi Warga Jakarta (KWJ) Andi Sinulingga mengomentari pernyataan pakar terkait diizinkannya keruk dan ekspor pasir laut.
Dosen Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University Zulhamsyah Imran menyebut diizinkannya kegiatan tersebut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut hanya menguntungkan oligarki dan kapitalis.
"Dulu ada yang menentang cantrang, sekarang mendukung pasir laut ditambang. Kita berpihak kepada nelayan atau kelompok kapitalis? Yang hanya sekadar memuaskan sisi-sisi ekonomi saja," katanya dalam diskusi publik yang disiarkan di kanal YouTube Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Minggu (11/6/2023).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) beralasan perizinan ekspor pasir laut karena kekurangan sumber daya perikanan namun hal itu justru bakal merusak ekosistem habitat alami perikanan.
Ia menyayangkan pemerintah yang justru melegalkan tindakan ilegal tanpa kajian komprehensif dan kebijakan itu dibuat untuk memenangkan kaum kapitalis.
"Pendekatannya stakeholder yang kuat di-backup dengan kapitalis kuat di belakangnya akan memenangkan eksploitasi pasir laut. Pilihan-pilihan ada di eksekutif, pusat dan daerah," tegas Zulhamsyah.
Menanggapi hal tersebut, Andi menyebut perizinan ekspor pasir laut hanya untuk memenuhi nafsu segelintir orang yang ingin memperkaya diri.
“Izin presiden tersebut hanya demi nafsu segelintir orang, nafsu memperkaya diri ini akibatnya merusak lingkungan,” ujar Andi, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter @AndiSinulingga pada Selasa (13/6/2023).
Sayangnya, hal semacam itu justru merugikan nelayan. Selain itu, perizinan tambang juga bisa untuk mobilisasi politik 2024.
“Merugikan para nelayan, dan luas daratan singapura pun bertambah lebar karenanya. Izin2 tambang pasir itu duit gede, bisa utk mobilisasi politik 2024,” ujar Andi.
TERPOPULER
