"Pemerintah harus mengaudit semua penggunaan anggaran pada proyek pembangunan JIS yang menghabiskan biaya sampai 4,5T karena sudah mulai ada kecurigaan penyelewengan anggaran kalau sudah begini faktanya," ungkap dari @NuelMend
Sementara itu, terkait dengan tak diikutinya bantuan dari Buro Happold, Kubu Anies Baswedan telah memberikan pembelaannya lewat Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli.
Pihaknya mengatakan bahwa perusahaan itu hanya bertugas sebagai pembuat dari pedoman desain dari JIS. Pedoman tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan maupun situasi lapangan.
"Jadi kalau konsultan Kan memang dibayar untuk mengkonsultasikan hal-hal yang akan kita buat, tapi memang nanti keputusan ada pada developer, dalam hal ini Jakpro atau Jakkon yang dipakai," jelasnya (10/7).
