REGIONAL:
Pegiat media sosial Eko Kuntadhi menyoroti bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan yang menyindir keberpihakan pemerintah dalam mengawal pembangunan perkotaan.
Adapun Anies Baswedan berkata, pemerintah membentuk kementerian khusus yang mengawal pembangunan desa. Namun, tak ada badan serupa untuk perkotaan.
Hal tersebut ditanggapi Eko Kuntadhi melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Eko Kuntadhi mengatakan bahwa ia menunggu usul Anies Baswedan berikutnya yang serupa dengan yang disuarakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Kementerian Desa sudah ada. Kenapa gak ada badan yang mengurus perkotaan? Anies usul ada badan nasional yang urus perkotaan. Saya nunggu usulan Anies berikutnya," ujar Eko Kuntadhi dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi miliknya @ekokuntadhi1, Jumat (14/7).
Eko Kuntadhi menjelaskan bahwa usulan yang ia tunggu dari Anies Baswedan yakni terkait adanya Kementerian yang mengurusi laki-laki, sebab saat ini hanya ada Kementerian urusan perempuan.
"Kementerian urusan perempuan sudah. Kenapa gak ada kementerian urusan lekaki? Emang lelaki gak perlu perhatian?," tandasnya.
Sementara itu, Anies Baswedan menyuarakan perihal pemerintah pusat saat ini yang belum mengurusi perkotaan dalam Rakernas XVI Apeksi Makassar pada Kamis (13/7).
"Di pemerintah pusat sampai dengan hari ini belum ada yang mengurusi perkotaan. Pedesaan sudah, perkotaan tidak. Bahkan, kementerian mengurusi perkotaan tidak ada," kata Anies pada Rakernas XVI Apeksi di Makassar, Kamis (13/7).
Dilansir dari CNN, Anies berpendapat tak adanya badan khusus perkotaan berdampak pada ketimpangan pembangunan di kota. Menurutnya, ada pembangunan kota yang sudah baik, ada pula yang sangat kurang.
Ia menilai seharusnya ada instansi khusus yang membuat standar pembangunan perkotaan. Mulai dari standar pengelolaan sampah hingga penyediaan kebutuhan air bagi warga.
"Tidak diperhatikan sebagai sebuah klaster khusus kawasan perkotaan sehingga kementerian-kementerian itu program-programnya tidak terkoordinir untuk perkotaan, tetapi kalau pedesaan ada kementeriannya," ujarnya.
Badan itu, kata Anies, juga berperan sebagai perwakilan pemerintah kota di tataran pusat. Dia menyebut badan ini mengadvokasi kepentingan-kepentingan pemerintah kota kepada pemerintah pusat.
"Sudah saatnya kami rasa perlu ada, apa pun namanya, badan yang mengurusi perkotaan sehingga kota-kota ini ada advokatnya di tingkat nasional," tutupnya.
TERPOPULER
