Deputi Strategi & Kebijakan, Balitbang DPP Partai Demokrat, Yan Harahap, mengomentari janji Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo memberantas korupsi jika terpilih menjadi presiden.
Janji tersebut diungkap Ganjar Pranowo saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar, Kamis (13/7/2023).
Menanggapi hal tersebut, Yan menilai jika terkait memberikan janji, partai pengusung Ganjar yaitu PDIP memang ahlinya.
“Kalau soal janji, kalian memang jagonya,” ujar Yan, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter @YanHarahap pada Sabtu (15/7/2023).
Yan kemudian mengungkit janji kampanye Jokowi memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan penambah jumlah penyidik.
“Dulu, Jokowi juga janjinya memperkuat KPK untuk berantas korupsi. Janjinya menambah 1000 orang penyidik,” ujarnya.
Namun pada realitanya justru ada kesan menyingkirkan orang-orang berintegritas di KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Padahal saat itu, KPK tengah menangani perkara besar seperti kasus suap bansos Covid-19 dan suap izin ekspor benih lobster.
“Yang ada malah terkesan adanya upaya menyingkirkan orang-orang berintegritas di KPK melalui TWK yang beberapa di antara mereka saat itu sedang menangani perkara besar seperti kasus suap bansos Covid dan suap izin ekspor benih lobster,” ujar Yan.
Sementara itu, dalam pemaparannya di Rakernas APEKSI, Ganjar mengatakan bahwa Jawa Tengah di bawah kepemimpinannya memiliki tag line sendiri untuk menggelorakan semangat memberantas korupsi yaitu “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” yang berarti tidak korupsi dan tidak menipu.
Ganjar meyakini semua pihak pasti setuju dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, seandainya dia terpilih menjadi presiden, pemberantasan korupsi akan dilakukan dengan serius.
“Ada karakteristik yang sama yang ditolak oleh masyarakat adalah pemberantasan korupsi. Semua pasti setuju dan kita mesti serius pada soal itu,” ujar Ganjar.
