REGIONAL:
- IKAPOL UNSOED mendesak KPK mengusut tuntas kasus suap jalur mandiri Fakultas Kedokteran di Banyumas pada Kamis, 20 Agustus 2026.
- IKAPOL UNSOED menuntut audit menyeluruh terhadap mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang memiliki tingkat diskresi tinggi guna mencegah korupsi sistemik.
- Pemberantasan korupsi harus berfokus pada pencegahan dan pembenahan tata kelola institusi agar masalah serupa tidak terulang kembali.
Suara.com - Ikatan Alumni Politik Universitas Jenderal Soedirman (IKAPOL UNSOED) mendesak agar pengusutan dugaan suap penerimaan mahasiswa baru tidak berhenti pada operasi tangkap tangan semata.
Desakan ini disampaikan menyusul pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat Unsoed dan pihak eksternal di Kabupaten Banyumas, Kamis (20/8/2026), terkait dugaan suap pada jalur mandiri Fakultas Kedokteran.
Dalam pernyataannya, IKAPOL UNSOED menegaskan kasus ini harus menjadi pintu masuk audit menyeluruh terhadap seluruh mekanisme penerimaan mahasiswa baru.
"Terutama jalur yang memiliki ruang diskresi tinggi," kata Dewan Pakar Ikapol Unsoed Chandra Iswinarno kepada Suara.com, Jumat (21/8/2026).
Menurutnya, audit tidak boleh sekadar mengungkap siapa pemberi dan penerima uang.
"Harus menjawab pertanyaan yang lebih sistemik," kata Chandra.
Sejumlah pertanyaan sistemik yang dimaksud antara lain titik-titik diskresi, pihak yang berwenang, mekanisme verifikasi keputusan, hingga jejak digital yang bisa diaudit.
Menurut IKAPOL UNSOED, langkah ini penting agar pemberantasan korupsi bergerak dari sekadar penindakan menuju upaya pencegahan sejak awal.
"Tetapi bergerak menuju pencegahan ex ante," tegas Chandra.
IKAPOL UNSOED juga mengingatkan bahwa mengganti pejabat tanpa membenahi sistem berisiko memunculkan kembali persoalan serupa.
Karena itu, mereka berharap momentum ini dimanfaatkan untuk membangun tata kelola Unsoed yang lebih transparan dan akuntabel ke depan.
TERPOPULER