Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto mengomentari perihal reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (17/7/2023).
Reshuffle kabinet tersebut sempat disorot oleh Setara Institute karena hal itu menjadi peragaan politik terburuk di ujung masa jabatan Presiden Jokowi.
Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi menyayangkan posisi Menteri Komunikasi dan Informatika bukan diisi oleh sosok yang kompeten dan berintegritas sehingga bisa menjadi antitesis dari menteri sebelumnya.
"Bukannya mencari sosok menteri yang kompeten dan berintegritas sebagai antitesis pejabat sebelumnya, Jokowi justru menunjuk sosok yang tidak punya kapasitas dan jejak rekam di bidang yang dibutuhkan oleh Kemenkominfo," kata Hendardi dalam keterangan tertulis, Selasa (18/7/2023).
Hendardi melanjutkan reshuffle tersebut hanya sebagai jembatan kekuasaan dan melindungi kepentingan politik keluarga Jokowi, bukan menjalankan mandate membangun keadilan dan kesejahteraan rakyat.
"Reshuffle ini bukan ditujukan untuk memanfaatkan sisa waktu menjalankan mandat membangun keadilan dan kesejahteraan rakyat, tetapi lebih menyerupai konsolidasi kapital dan infrastruktur politik untuk pemilu sebagai jembatan kekuasaan bagi kelompok asuhan Jokowi, termasuk melindungi kepentingan politik keluarga Jokowi," ujarnya.
Sependapat dengan hal tersebut, Gigin menilai reshuffle kabinet bertujuan untuk meningkatkan gempuran terhadap kritik dan terus melakukan eksploitasi BUMN untuk kepentingan pribadi.
“Reshuffle bertujuan meningkatkan gempuran terhadap kritik dan eksploitasi BUMN untuk kepentingan pribadi,” ujar Gigin, dikutip Suara Liberte pada Selasa (18/7/2023).
Sementara itu, usai acara pelantikan Presiden Jokowi sempat mengutarakan dirinya mengutamakan pelayanan ke daerah 3T. Hal itu yang membuat presiden memilih Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
Presiden mengatakan dirinya membutuhkan sosok yang bisa bekerja dengan cepat untuk mewujudkan program kerja Menkominfo mengingat masa kerjanya tinggal sekitar satu tahun lagi.
Menurutnya penting untuk memastikan program kerja Menkominfo seiring dengan berjalannya proses hukum kasus BTS 4G.
“Penyelesaian hukum silahkan berjalan. Kita hormati proses hukum tapi penyelesaian BTS tetap harus berjalan karena nanti menyangkut pada pelayanan ke daerah 3T,” ujar Presiden Jokowi, dikutip dari CNBC Indonesia.
TERPOPULER
