Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menyoroti Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjelaskan alasan kelangkaan gas LPG bersubsidi di masyarakat.
Hal tersebut ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Didu menyinggung reaksi Jokowi yang justru menyebut bahwa terkait hal itu, urusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Said Didu pun mengatakan bahwa pihak yang punya tugas akan hal itu ialah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Keuangan (Keuangan). Hal ini, kata Said Didu, sesuai dengan kebijakan APBN Presiden.
"Bapak Presiden yth, yang menentukan jumlah dan harga LPG yang bersubsidi bukan Menteri BUMN, tapi oleh Menteri ESDM dan Menkeu sesuai kebijakan APBN Presiden yang ditetapkan dalam APBN setelah dibahas dengan DPR. Menteri BUMN hanya sebagai RUPS terhadap Pertamina. Kok ga tanya Ahok?," ujar Said Didu dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi miliknya @msaid_didu, Selasa (25/7).
Sementara itu, menurut Jokowi, saat ini gas yang hanya diperuntukkan masyarakat miskin itu diperebutkan oleh banyak pihak.
"LPG itu, terutama yang bersubsidi, ini memang diperebutkan di lapangan. Dan itu hanya untuk yang kurang mampu. Itu yang harus digarisbawahi," ujar Jokowi dalam keterangannya seperti disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.
Adapun saat Jokowi ditanya penyebab pasti dari kelangkaan tersebut secara rinci, orang nomor satu di Indonesia itu menyebut hal tersebut urusan Menteri BUMN Erick Thohir. Maka, Jokowi pun menyarankan agar menanyakan perihal itu ke Erick Thohir.
