PKS Kritik Strategi Pembangunan Era Jokowi, Jadi Biang Kerok Polusi Udara Naik Lagi?

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menyoroti masalah polusi udara yang tengah dihadapi oleh sejumlah masyarakat dalam wilayah dari Indonesia.

Ia menilai bahwa akar masalah ini bukan hanya soal lingkungan ataupun pembangkita listri tenaga baru bara, tetapi lebih bersumber pada strategi pembangunan yang kurang efektif dalam masa pemerintahan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Mulyanto menilai peningkatan kadar polusi udara di sebuah wilayah tidak bisa dilihat secara parsial. Ada sejumlah hal yang harus diperhatian salah satunya adalah pembangunan yang tak memerhatikan faktor dari kelesatarian lingkungan di Indonesia.

“Pemerintah tidak boleh menganggap enteng masalah lingkungan ini. Karena dampaknya bisa sangat besar. Bukan hanya terkait bagi pelestarian lingkungan tapi juga menyangkut ke masalah kesehatan masyarakat. Pemerintah harus melihat semua aspek untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Tidak bisa ujug-ujug menyalahkan keberadaan PLTU sebagai penyebabnya dan menawarkan penggunaan kendaraan listrik atau electric vehacle (EV) sebagai solusinya. Ini dangkal sekali,” kata Mulyanto, dilansir Senin (21/8).

Mulyanto mendesak Pemerintah segera meninjau program pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Selain itu Pemerintah harus memfungsikan beberapa lembaga terkait untuk memetakan masalah polusi udara ini secara objektif sekaligus menawarkan solusinya.

“Kita kan punya BRIN. Pemerintah dapat menugaskan BRIN untuk melakukan penelitian ini agar hasilnya akurat dan yang utama dapat diketahui sumber-sumber polutan yang menyebabkan polusi tersebut. Jadi kalau Presiden batuk-batuk tidak berarti PLTU harus ditutup segera. Ini kan tidak pas,” kata Mulyanto.

Mulyanto usul untuk mengurangi kadar polusi udara dalam jangka waktu dekat Pemerintah bisa memperbanyak wilayah kawasan bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD) dengan durasi yang lebih panjang di akhir pekan. Hal ini perlu dilakukan juga di beberapa wilayah penyangga Jakarta.

“Sementara untuk jangka panjang, Pemerintah perlu merancang program terpadu pengendalian kualitas udara yang melibatkan berbagai unsur. Sepantasnya kebijakan yang diambil Pemerintah berbasis evidence (bukti-bukti yang kuat),” kata Mulyanto.