REGIONAL:
- Kementerian PU memanggil pulang dua ASN dari Jepang dan London karena terlibat kasus suap serta pelanggaran etik.
- Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa perilaku tersebut mencederai kepercayaan publik dan melanggar kode etik ASN.
- BPSDM Kementerian PU diinstruksikan memberikan pengarahan agar seluruh penerima beasiswa menjaga sikap serta mematuhi peraturan pemerintah.
Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memanggil pulang dua aparatur sipil negara (ASN) yang sedang menjalani tugas belajar di luar negeri (LN) karena diduga terlibat kasus suap dan pelanggaran etik.
Menteri PU Dody Hanggodo di Wonosobo, Jumat (15/5/2026), menyampaikan dari dua ASN tersebut salah satunya dipanggil pulang dari Jepang terkait dugaan kasus suap, sementara satu ASN lainnya dipanggil dari London (Inggris) karena persoalan etik setelah diduga menghina program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, perilaku seperti itu tidak dapat dibenarkan karena ASN memiliki kode etik yang harus dijaga selama menjalankan tugas, baik di dalam maupun luar negeri.
Ia menegaskan bahwa ASN merupakan pelayan masyarakat yang dibiayai negara dari hasil pajak masyarakat.
"ASN itu ada kode etiknya. ASN itu dikasih makan oleh masyarakat. Masyarakat itu berbagai macam kategori, ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Kalau ada perilaku seperti itu, saya pikir akan melukai hati masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah," katanya sebagaimana dilansir Antara.
Ia juga menyoroti bahwa gaji dan fasilitas yang diterima ASN berasal dari kontribusi masyarakat melalui pajak negara. Oleh karena itu, setiap ASN diminta menjaga sikap dan perilaku agar tidak mencederai kepercayaan publik.
"Kedua ASN tersebut juga dibiayai oleh negara, sehingga harus menjaga etika dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat," katanya.
Ia telah mengimbau Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PU agar memberikan pengarahan kepada seluruh penerima beasiswa di lingkungan kementerian terkait pentingnya menjaga perilaku dan etika sebagai ASN.
"Saya minta kepada Kepala SDM Pak Bisma untuk men-zoom seluruh penerima beasiswa dari Kementerian PU supaya perilakunya diatur. ASN itu diatur oleh PP (Peraturan Pemerintah). Tolong jangan sampai kita sebagai ASN lupa bahwa sebetulnya kita ini pelayan masyarakat," katanya.
Ia menegaskan setiap pegawai yang memilih menjadi ASN harus siap menaati aturan dan menjaga nama baik institusi di mana pun berada.
TERPOPULER