DKI Jakarta merupakan provinsi paling rawan menjadi medan politisasi identitas berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) pada pemilu 2024. Media sosial dan media daring menjadi saluran yang kerap dipakai untuk menebar politisasi SARA.
DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan skor 100 disusul disusul Maluku Utara (77,16). Selanjutnya, Yogyakarta ada di urutan ketiga (14,81). Disusul Papua Barat (14,81), Jawa Barat (12,35), dan Kalimantan Barat (7,4).
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan pesta demokrasi di Indonesia kerap menggunakan isu yang menyulut kebencian. Kebencian menjadi mudah terbentuk Ketika isu politik identitas berdasarkan SARA digunakan.
"Kedua isu ini memang sangat mudah diprovokasi karena etnis dan agama merupakan bagian dari identitas kolektif yang mampu menggerakkan suatu kelompok untuk berhadapan dengan kelompok lain," tandas Lolly.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengimbau peserta Pemilu 2024 menghindari kampanye negatif. Meskipun tidak ada hukumannya.
“Kampanye hitam menyampaikan sesuatu yang buruk namun tidak sesuai kenyataan atau hoax, itu ada hukumannya. Kalau negative campaign menyampaikan fakta sisi buruk atau negatif dari seseorang calon. Ini boleh dan tidak ada hukumannya. Tapi mestinya keduanya dihindari,”Kata Mahfud di Universitas Udayana, Bali, kemarin.
Dia ingin Pemilu 2024 berjalan dengan bermartabat, berkeadaban dan penuh kesantunan. Lebih jauh Mahfud mengingatkan bahaya narasi politik identitas. Sebab, narasi ini bikin kontestasi menjadi tidak fair dan berpotensi konflik di akar rumput.
