Suara.com - Kementerian Pariwisata akan mengembangkan konsep wisata halal di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat. Sebab di sana pasarnya dianggap cukup potensial.
"Kami melihat Sumbar potensial untuk pengembangan wisata halal karena secara kultur cukup religius," kata Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah Kementerian Pariwisata, Tazbir di Padang, Sabtu (2/4/2016).
Wisata halal itu berkaitan dengan konsep universal seperti menyajikan makanan yang sehat, akomodasi yang bersih, dan kebaikan untuk manusia sehingga diterima semua kalangan.
"Kami ingin sekali Sumbar bisa mendapat prestasi sebagaimana NTB yang memperoleh penghargaan World's Best Halal Tourism Destination atau daerah tujuan wisata halal terbaik mengingat daerah ini cukup Islami," ujarnya.
Ia menilai Sumbar punya potensi untuk itu dan tinggal mempersiapkan produknya berupa tempat-tempat yang dikunjungi wisatawan dengan mencirikan wisata halal. Halal ini sudah menjadi tuntutan masyarakat dunia, walaupun merasa sudah halal tapi orang lain belum kalau tidak ada merek resmi.
Ia menceritakan ketika berkunjungan ke suatu daerah yang dikenal religius namun di hotel tidak ada arah kiblat. Sementara di Singapura malah menyediakan arah kiblat karena paham kebutuhan tamu.
"Oleh sebab itu perlu standar halal terhadap hotel, restoran dan objek wisata," ujarnya.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta itu memberi contoh salah satu paket halal yang bisa disajikan seperti mengajak tamu Salat Subuh di Masjid yang khas.
"Jadi tamu dibangunkan pagi, dipinjamkan kain sarung lalu Salat Subuh berjamaah. Kemudian ceramah dilanjutkan dengan kuliner pagi seperti soto Padang," lanjutnya.
Untuk paket seperti itu, lanjut dia harus dikondisikan masjid bersih, tempat wudhu memadai, karpet tidak bau sehingga wisatawan nyaman.
Ia menambahkan pihaknya akan terus menggerakkan semua pihak mulai dari pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha bahwa wisata halal ini punya potensi besar.
Saat ini dikembangkan di Aceh, Sumbar, NTB, Kalimantan Selatan dan Gorontalo. Sementara Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Burhasman Bur menilai untuk menerapkan wisata halal tidak ada hambatan yang terlalu besar di daerah ini hanya ada kendala administrasi saja.
Para pelaku wisata harus mengikuti prosedur administrasi, misal kalau ada yang menyediakan ayam harus memastikan disembelih dengan cara yang halal dalam Islam atau rumah potong yang bersertifikat halal. Ia melihat perlu dibuat peraturan daerah yang mendukung hal ini dan meningkatkan pelayanan kepada tamu agar sejalan label wisata halal dengan perlakuan kepada pengunjung. (Antara)
