Ia berharap pemerintah daerah menyikapi dengan serius persoalan pencemaran lumpur di kawasan wisata yang eksotik dan menjadi surga baru bagi peselancar, baik wisatawan domestik maupun mancanegara.
Akibat banjir lumpur di Pulau Merah, penolakan masyarakat dan para aktivis lingkungan terhadap eksploitasi pertambangan di Tumpang Pitu makin kuat, bahkan sejumlah LSM membuat petisi penutupan tambang emas kepada Presiden RI Joko Widodo.
"Kami membuat petisi itu agar Presiden Jokowi menutup tambang emas di Tumpang Pitu dan mengembalikan fungsinya sebagai hutan lindung," kata Koordinator LSM BanyuwangiForum for Environmental Learning (BaFFEL) Rosdi Bachtiar Martadi di Banyuwangi.
Petisi itu dibuat oleh LSM BaFFEL, Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Pusat Studi Hukum HAM Fakuktas Hukum Unair, Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Korda Jawa Timur, dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).
"Banjir lumpur itu tidak hanya berpengaruh buruk terhadap denyut pariwisata pantai Pulau Merah, tetapi juga berdampak pada sektor pertanian, sekitar 300 hektare ladang jagung mengalami gagal panen," tuturnya.
Pada petisi itu juga dijelaskan bahwa Gunung Tumpang Pitu adalah hutan yang sekaligus masuk kategori kawasan rawan bencana karena pada tanggal 3 Juni 1994 kawasan Tumpang Pitu dan sekitarnya pernah diterjang tsunami yang mengakibatkan relatif banyak korban meninggal dunia.
"Gunung Tumpang Pitu juga memiliki nilai penting bagi masyarakat karena berfungsi sebagai benteng alami dari terjangan tsunami dan daya rusak musim angin barat sehingga keberadaan lahan eksploitasi tambang emas itu memiliki korelasi dengan aspek keselamatan warga," katanya.
Menurut dia, munculnya bencana ekologis berupa banjir lumpur di Gunung Tumpang Pitu adalah tanda dini dari bencana ekologis lainnya yang bisa muncul pada masa mendatang, bahkan banjir lumpur itu ada indikator bahwa ada kebijakan yang salah di Tumpang Pitu.
Para aktivis lingkungan itu meminta Presiden Jokowi untuk memberikan instruksi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengembalikan fungsi Tumpang Pitu dari hutan produksi menjadi hutan lindung dengan menutup tambang emas.
Hingga Sabtu (27/8/2016) pukul 07.45 WIB tercatat sebanyak 1.050 orang dari berbagai daerah di Indonesia yang menandatangani petisi melalui dalam jaringan (daring) sebagai bentuk dukungan penutupan tambang emas di kawasan Gunung Tumpang Pitu.
Sementara itu, Manajer External Affair PT Bumi Suksesindo Bambang Wijonarko mengatakan bahwa lumpur yang menggenangi Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, bukan karena pencemaran karena pihaknya belum melakukan aktivitas pertambangan emas.
"Yang terjadi di perairan Pulau Merah bukan pencemaran karena kami belum melakukan aktivitas pertambangan. Hal itu terjadi karena faktor alamiah," katanya.
Secara alami, ketika turun hujan material ataupun lumpur yang berasal dari daerah hulu akan terbawa sampai ke hilir dan hal itulah yang terjadi di Pulau Merah yang kini tergenang banjir lumpur dan menjadi keruh.
"Berdasarkan data, curah hujan yang turun tiga minggu terakhir ini di daerah Pulau Merah rata-rata mencapai 200 milimeter dan jumlah itu melampaui kondisi normal yang mencapai kurang lebih 47 mm sehingga terjadi sedimentasi di muara Pulau Merah," tuturnya.
Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan upaya untuk mengurangi lumpur di Pulau Merah tersebut dengan melakukan normalisasi sungai Katak dengan memasang "silt curtain", menyedot lumpur dan pengerukan lumpur sejak beberapa minggu ini yang merupakan komitmen perusahaan tanpa diminta.
"Kami meluruskan bahwa saat ini PT BSI belum beroperasi menambang emas. Namun, perusahaan berkomitmen untuk turut membangun kawasan wisata dan tidak hanya Pulau Merah, juga wisata Pantai Mustika yang berada di Pancer," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya selalu menaati aturan pemerintah, sepeti yang tertuang di amdal pihaknya, yakni melakukan reklamasi di atas lahan-lahan yang ada dan membangun enam buah dam yang berfungsi untuk menahan erosi dan sampah agar tidak terbawa aliran sungai hingga ke muara.
Selamatkan Pulau Merah Bencana yang menohok lokasi wisata andalan di kabupaten berjuluk "Sunrise of Java" tersebut tak urung membuat Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meradang, bahkan bupati yang akrab disapa Anas itu langsung mengirimkan surat teguran kepada PT Bumi Suksesindo (BSI) selaku pemegang izin pertambangan emas di Bukit Tumpang Pitu.
Surat teguran tertulis itu terkait dengan belum selesainya pembangunan enam dam yang disanggupi BSI sesuai dengan dokumen amdal yang mengakibatkan lumpur mengalir ke Sungai Katak dan bermuara di Pulau Merah.
Perseroan Terbatas BSI baru menyelesaikan pembangunan tiga dam sehingga saat hujan deras yang mengguyur Banyuwangi beberapa hari lalu, lumpur dan sampah terbawa hingga ke hilir, termasuk ke Sungai Katak yang membawanya hingga ke Pantai Pulau Merah.
"Kami perintahkan PT BSI harus menyelesaikan pembangunan tiga dam dalam kurun waktu 3 bulan," katanya.
Pengelola surfing di Pulau Merah Zaenal Arifin berharap pemerintah daerah mengedepankan pengembangan objek wisata Pulau Merah berbasis kerakyatan dan tidak memprioritaskan pengelolaan tambang yang mengancam wisata Pulau Merah.
"Jangan digadaikan kekayaan alam hanya untuk kepentingan sesaat karena masyarakat butuh hidup dari sektor pariwisata. Komitmen awal PT BSI berjanji untuk 'zero' limbah. Namun, pada kenyataannya banjir lumpur mencemari perairan Pulau Merah," katanya. (Antara)
TERPOPULER
