Infografis
"Saya belum tanda tangan (kebijakan kenaikan tukin)," ungkap Jokowi.
Ternyata wacana kebijakan kenaikan tukin ASN KPU kini sedang ditangani oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
"Tadi langsung cek ke Mensesneg ini posisinya sedang berada di mana ternyata masih di Menpan," lanjut Jokowi dan disambut dengan sorak-sorai audiens yang hadir.
Lebih lanjut, sang Presiden berjanji untuk menggarap wacana tersebut agar Januari bisa terwujud.
"Saya akan berusaha di Januari (2024) akan selesai," ujar Jokowi berjanji.
Komisi II DPR RI sempat beri lampu hijau kenaikan gaji ASN KPU dan Bawaslu
Ternyata jauh hari sebelumnya, DPR RI telah memberi lampu hijau terhadap kenaikan gaji ASN di lingkungan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Komisi II DPR RI juga telah menyiapkan pagu anggaran untuk kenaikan gaju KPU dan Bawaslu pada 2024 yang mencapai Rp 28,3 triliun dan Rp 11,6 triliun.
"Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu RI) tahun 2024 sebesar Rp 11.605.527.974.000, dan penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar Rp 6.092.142.000," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa pada saat Rapat Komisi II DPR RI, Selasa (12/9/2023).
Baca Juga: Rekam Jejak Ketua KPU Hasyim Asyari yang Disomasi Roy Suryo
Kontributor : Armand Ilham
