REGIONAL:
Suara.com - PT Timah Tbk (TINS) kini sedang menjadi sorotan publik karena terkuaknya kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan selama 2015-2022. Setidaknya ada 3 mantan Direksi TINS ikut terseret menjadi tersangka dalam kasus ini.
Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah menetapkan 16 tersangka dalam dugaan kasus korupsi IUP Timah ini, termasuk crazy rich PIK Helena Lim dan Harvey Moeis suami aktris Sandra Dewi yang banyak disorot. Skandal kasus korupsi ini membuat negara mengalami kerugian mencapai Rp 271 triliun. Kerugian ini juga termasuk kerusakan alam akibat penambangan.
Lantas bagaimana penampakan tambang timah yang membuat negara mengalami kerugian sampai Rp 271 triliun itu? Simak penjelasan berikut ini.
Sekilas Tentang PT Timah Tbk
Dikutip dari website resminya, PT Timah Tbk memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) di darat dan lepas pantai Bangka, Belitung, dan Pulau Kundur seluas 473.310 hektar
PT Timah merupakan produsen timah logam dengan standar dan kualitas tinggi. Bisnis utamanya adalah penambangan bijih timah dan produksi logam timah.
Perusahaan melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi timah secara menyeluruh baik di darat maupun di laut. Hal itu termasuk pengolahan dan distribusi secara terintegrasi melalui sinergi berbagai anak usaha.
PT Timah sebagai Perusahaan Perseroan didirikan pada 2 Agustus 1976. Perusahaan ini merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang pertambangan timah dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 1995.
Perusahaan ini berdomisili di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung dan memiliki wilayah operasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, serta Cilegon, Banten.
Penampakan Kondisi Tambang Timah di Bangka Belitung
Bangka Belitung sebagai daerah penghasil timah di Indonesia di mana PT Timah juga menambang timah dari wilayah itu, saat ini kondisinya disebut dalam kondisi memprihatinkan.
Hal itu pernah diungkap oleh Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Pati Jaya. Dia menyebut kondisi salah satu wilayah di Pulau Sumatera, yakni Bangka Belitung, khususnya di Belitung Timur, saat ini seperti kota mati.
Bambang mengatakan perekonomian di Bangka Belitung, khususnya Belitung Timur saat ini tengah terpuruk, terutama selama 1-2 bulan lalu. Hal ini dipicu karena terhambatnya kegiatan pertambangan timah rakyat di wilayah tersebut.
"Pada saat ini terpuruk ekonomi Bangka Belitung, bukan 1-2 minggu, tapi 1-2 bulan," ungkap Bambang saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM dan PT Timah belum lama ini.
"Sunyi senyap. Jadi kalau dibilang Beltim (Belitung Timur) kayak kota mati itu benar," sambungnya.
Tidak hanya itu, Bambang juga mengatakan perekonomian di Bangka Belitung saat ini terpuruk bahkan pada awal tahun 2024 ini ekspor timah menjadi 0.
"Sekarang ini ekonomi Babel terjun bebas dari Desember 2023 hingga Januari 2024. Ekspor timah juga 0, dia berkontribusi 82 persen ekspor Babel jadi anjlok," ujar dia.
Dia mengungkap perekonomian Bangka Belitung saat ini terpuruk karena izin operasi komoditas timah. Izin itu sempat terhenti akibat belum disetujuinya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) timah.
Salah satu hal yang membuat terhambatnya komoditas pendongkrak perekonomian Bangka Belitung adalah karena permasalahan regulasi dan perizinan.
"Jangankan para bupati, termasuk Dirut PT Timah pun ada keluhannya dalam operasional, dan ini belum maksimal, kami berharap pak Dirjen Minerba soal regulasi dan perizinan harus segera kita uraikan," jelas Bambang.
Dengan demikian, Bambang menyarankan solusi agar permasalahan itu selesai dengan melakukan relaksasi ekspor, seperti yang pernah dilakukan pada 2021 lalu. Relaksasi itu dinilai sukses untuk mendongkrak perekonomian Bangka Belitung.
"Saya mendesak dan menyampaikan kita relaksasi kembali seperti tahun 2021. Tahun itu ekonomi Bangka Belitung melesat ketika ada relaksasi, tentu tidak euforia dan tetap terkendali," tandasnya.
Kontributor : Trias Rohmadoni
TERPOPULER
