Peneliti BRIN: Alih Fungsi Hutan Jadi Kebun Sawit Mempercepat Perubahan Iklim

Suara.com - Peneliti BRIN mengungkap hasil riset terkait pengalihan hutan menjadi kebun sawit. Paparan riset ini menunjukkan dampak perubahan iklim yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh pemerintah Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mulai gencar mengkampanyekan perluasan lahan sawit. Salah satunya dengan memberikan pernyataan agar tidak takut dengan ancaman deforestasi bagi hutan di Tanah Air.

Prabowo juga menyamakan lahan kelapa sawit dengan pohon hutan. Pernyataan orang nomor satu di Indonesia itu tentu langsung memicu kontroversi, baik dari kalangan peneliti maupun masyarakat.

Peneliti BRIN Erma Yulihastin menjelaskan bahwa pengalihan hutan menjadi lahan sawit dapat memicu perubahan suhu udara secara drastis. Ia memberikan bukti melalui hasil riset yang dipublikasikan jurnal Meteorologi Pertanian dan Kehutanan.

"Hutan jadi kebun kelapa sawit dapat mengubah iklim mikro secara signifikan," kata Erma Yulihastin melalui akun X (Twitter) seperti dikutip Suara.com, Senin (13/1/2025).

Riset ini menemukan dampak perubahan iklim saat terjadi pengalihan hutan menjadi lahan sawit di Kalimantan. Suhu udara di kebun kelapa sawit mengalami peningkatan 5°C lebih tinggi daripada suhu udara di hutan.

"Riset di Borneo (Kalimantan) ini menunjukkan suhu udara di kebun kelapa sawit naik jadi +6, 5°C lebih tinggi dibandingkan suhu udara di hutan. Jelas ini memperparah perubahan iklim," tegas Erma Yulihastin.

Penjelasan hasil penelitian di Kalimantan

Penjelasan Erma Yulihastin mengacu pada penelitian berjudul "Hubungan antara Leaf Area Index dan Iklim Mikro di Hutan Tropis dan Perkebunan Kelapa Sawit: Gangguan Hutan Mendorong Perubahan Iklim Mikro."

Riset ini dilakukan oleh 6 peneliti yang berasal dari Imperial College London, University Museum of Zoology Cambridge, dan Forest Research Centre. Mereka semua setuju jika pengalihan hutan menjadi lahan sawit adalah ancaman besar bagi keanekaragaman hayati.

"Perubahan tata guna lahan merupakan ancaman utama bagi keanekaragaman hayati. Salah satu mekanisme yang menyebabkan perubahan tata guna lahan memengaruhi keanekaragaman hayati dan proses ekologi adalah melalui perubahan iklim setempat," demikian kutipan penelitian tersebut.

Penelitian dilakukan di berbagai jenis tata guna lahan di Kalimantan. Mulai dari hutan tropis primer, hutan bekas tebangan, dan perkebunan kelapa sawit.

Riset dilakukan dengan menganalisis hubungan antara leaf area index (LAI) dengan 5 variabel iklim di hutan, yaitu suhu udara, kelembaban relatif, defisit tekanan uap, kelembaban spesifik, dan suhu tanah.

Hasilnya, hutan tropis primer ditemukan 2,5 °C lebih dingin daripada hutan bekas tebangan. Hutan primer juga 6,5 °C lebih dingin daripada perkebunan kelapa sawit. Artinya, pengalihan hutan menjadi lahan sawit dapat memicu perubahan iklim terkait suhu udara.

Prabowo dikritik usai minta jangan takut deforestasi

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia harus menambah lahan kelapa sawit. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga meminta semua pihak untuk tidak perlu mengkhawatirkan tentang dampak deforestasi.

"Saya kira ke depan kita harus tambah tanam kelapa sawit. Enggak usah takut apa itu katanya membahayakan, deforestation (deforestasi)," ujar Prabowo.

Tak sampai di situ, Prabowo juga menyamakan kelapa sawit dengan pohon hutan. Menurutnya, kelapa sawit adalah pohon yang juga menyerap karbondioksida.

"Namanya kelapa sawit ya pohon ya kan? Bener enggak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Dia menyerap karbondioksida," tambah Prabowo.

Ucapan Prabowo yang menyamakan kelapa sawit dengan pohon hutan turut memicu kritik. Salah satunya datang dari Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada sekaligus Ketua Konsorsium Biologi Indonesia (KOBI) Budi Setiadi Daryono.

Menurut Budi Setiadi Daryono, pernyataan Prabowo yang menyamakan kelapa sawit dengan pohon hutan itu menyesatkan publik. Pasalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengeluarkan peraturan yang menuliskan bahwa sawit bukan tanaman hutan.

"Peraturan Menteri LHK Nomor P.23/2021 yang menyatakan bahwa sawit bukan termasuk tanaman rehabilitasi hutan dan lahan," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (10/1/2025).

Budi Setiadi menyarankan agar Presiden Prabowo melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait, pakar, praktisi dan civil society terkait rencana menambah lahan sawit. Ini karena kebijakan tersebut memiliki dampak signifikan untuk masyarakat dan lingkungan hidup.