Suara.com - Aktivis sosial yang pernah menjadi juru bicara Prabowo dan Staf Khusus Presiden RI, Billy Mambrasar menyatakan, pembangunan fasilitas sosial dan ekonomi, sebaiknya sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak mengganggu aktivitas komunitas budaya asli.
Secara spesifik, Billy menyebutkan contoh yang terjadi di Bali, yakni pembangunan villa yang berdekatan dengan Pura di Karangasem, yang dianggapnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melanggar hak asasi dan mengganggu kenyamanan warga Bali.
Hal ini dikatakannya dalam rapat tertutup bersama dengan Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha, di Ruang Rapat Kementerian Kebudayaan di Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2025).
Ia menyampaikan bahwa pembangunan harus berlandaskan aspek spritual dan sosial budaya sehingga masyarakat Bali dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.
"Pembangunan di Bali harus mempertimbangkan aspek spiritual dan sosial budaya, supaya tidak menjadi potensi ancaman bagi keberlangsungan adat dan budaya masyarakat Bali sehingga mereka bisa hidup dengan nyaman dan tenang,” ucap pendiri Yayasan Kitong Bisa Foundation (KBF) Indonesia ini.
Billy juga mengungkapkan keresahannya terkait maraknya kericuhan yang ditimbulkan oleh imigran asing sehingga menimbulkan peningkatan kriminalitas di Pulau Dewata. Ia menegaskan, budaya Bali harus dilindungi dari pengaruh budaya luar.
Menurutnya, perlindungan terhadap budaya dan agama harus menjadi prioritas, bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya, tetapi juga sebagai upaya menjaga identitas bangsa yang kaya akan warisan leluhur.
Sementara itu, Giring Ganesha selaku Wakil Menteri Kebudayaan, turut menegaskan pentingnya pengelolaan kebudayaan lokal yang baik dan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan dampak ekonomi kreatif dan sektor pariwisata yang berkelanjutan.
"Kita harus memiliki visi dan misi yang sama dalam menjaga serta meningkatkan produk budaya," ujarnya. ***
TERPOPULER
