Apa itu Koperasi Desa Merah Putih Usulan Prabowo? Ini Tujuannya

Jum'at, 16 Mei 2025 | 10:58 WIB

apa itu koperasi desa merah putih (merahputih.kop.id

Suara.com - Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, Budie Arie Setiadi selaku Menteri Koperasi resmi meluncurkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Apa itu Koperasi Desa Merah Putih?

Koperasi Desa Merah Putih memiliki tujuan utama untuk memperkuat perekonomian Indonesia secara lebih menyeluruh dengan memanfaatkan potensi lokal.

Namun, apa sebenarnya yang membedakan program ini dengan koperasi yang sudah ada selama ini? Simak penjelasan terkait tujuan dan dasar pembentukan Koperasi Desa Merah Putih berikut ini.

Apa itu Koperasi Desa Merah Putih?

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah lembaga ekonomi beranggotakan masyarakat desa.

Misi Koperasi Merah Putih dibentuk adalah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama.

Tujuan utama program ini adalah memperkuat perekonomian desa, meningkatkan nilai tukar petani, menekan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan inklusi keuangan.

Pembentukan koperasi ini tetap dilandaskan oleh Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi (yang telah diubah beberapa kali), Perarturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan menteri terkait.

Kapan Koperasi Desa Merah Putih Dibuka?

Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025.

Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.

Siapa pengurus Koperasi Desa Merah Putih?

Pengurus Koperasi Desa Merah Putih terdiri dari warga desa yang dipilih melalui musyawarah desa khusus (Musdessus).

Struktur pengurus biasanya mencakup ketua, sekretaris, bendahara, dan kepala unit usaha, yang semuanya bertanggung jawab atas operasional koperasi.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyediakan pelatihan dan pendampingan untuk memastikan pengurus koperasi memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola koperasi secara profesional dan berkelanjutan.