Suara.com - Penyu adalah spesies kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Namun populasinya terus terancam oleh aktivitas manusia dan perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kemitraan strategis dengan Yayasan Penyu Papua (YPP), difokuskan pada kawasan konservasi di Raja Ampat dan Waigeo Barat, Papua Barat Daya.
“Ini sejalan dengan visi pengelolaan laut yang sehat dan produktif,” kata Koswara, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Senin (Jakarta).
Kerja sama ini menjadi bentuk nyata kolaborasi pemerintah dengan organisasi lokal, guna memperkuat konservasi berbasis wilayah. Perjanjian Kemitraan ini ditandatangani di Kantor YPP, Raja Ampat, dan berlaku selama tiga tahun, dengan evaluasi berkala untuk menjamin akuntabilitas.

Kegiatan yang dijalankan mencakup pemantauan populasi penyu dan habitatnya, perlindungan ekosistem laut, edukasi lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, wilayah Raja Ampat menjadi lokasi penting bagi program pelestarian ini.
“Penyu merupakan spesies kunci dalam ekosistem laut. Kemitraan ini sangat penting untuk memastikan langkah konservasi kita berbasis ilmu pengetahuan dan melibatkan masyarakat sebagai garda depan pelestarian,” ujar Sarmintohadi, Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP.
Kepala BKKPN Kupang Imam Fauzi menyebut kemitraan ini membuka peluang lebih luas untuk pengumpulan data dan kerja sama jangka panjang.
“Walau penyu belum menjadi target utama konservasi kami, upaya ini penting sebagai langkah awal untuk mendapatkan data valid tentang populasi dan genetika penyu. Ini juga membuka peluang kerja sama lanjutan dengan mitra pendukung seperti Blue Abadi Fund,” katanya.
Sementara itu, Ketua YPP Ferdiel Ballamu menilai kolaborasi ini sebagai bentuk pengakuan atas kerja YPP selama ini, serta momentum untuk memperkuat dampak ke masyarakat.
Pihaknya berharap program ini membawa manfaat konkret, tak hanya bagi spesies yang dilindungi, tapi juga warga lokal yang selama ini hidup berdampingan dengan laut.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan, demi perlindungan spesies laut prioritas.