Infografis
Suara.com - Sebuah polemik menarik muncul di Kota Serang, Banten, ketika sejumlah wali murid Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Izzah secara kompak menyatakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah.
Penolakan ini bukan hanya soal makanan, melainkan juga menyangkut keberadaan dapur distribusi (SPPG) di lingkungan sekolah.
Sikap ini memicu pertanyaan tentang hak warga untuk menolak program pemerintah dan bagaimana program bantuan sosial seharusnya dijalankan agar tepat sasaran.
5 Fakta Utama Penolakan Wali Murid SDIT Al Izzah
Berikut adalah rangkuman lima fakta kunci di balik penolakan wali murid SDIT Al Izzah terhadap program MBG:
1. Alasan Ekonomi Jadi Pertimbangan Utama
Inti penolakan ini adalah pertimbangan kemampuan ekonomi. Wali murid menilai bahwa mayoritas siswa SDIT Al Izzah berasal dari keluarga mampu.
Sekolah ini memiliki Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya masuk yang tergolong besar, bahkan mencapai belasan juta rupiah.
Menurut Baim Aji, perwakilan wali murid, jika mereka sudah mampu membiayai pendidikan dan gizi anak, program MBG seharusnya dialihkan ke sekolah yang siswanya lebih membutuhkan.
Baca Juga: Ahli UGM Kritik MBG di Sidang MK: Kenapa Bukan Pendidikan Gratis untuk Seluruh Warga hingga Kuliah?
2. Mereka Minta MBG Dialihkan ke Sekolah yang Lebih Membutuhkan
Wali murid bukan menolak programnya secara keseluruhan, tetapi mereka meminta agar fokus implementasi MBG dialihkan ke sekolah negeri atau sekolah swasta kecil yang siswanya berasal dari keluarga kurang mampu.
Logikanya, program ini akan jauh lebih tepat sasaran dan memberikan dampak gizi yang signifikan bagi anak-anak yang benar-benar kesulitan mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari.
3. Penolakan Meluas Hingga ke Pembangunan Dapur MBG (SPPG)
Penolakan tidak berhenti pada konsumsi makanan gratis, tetapi juga mencakup rencana pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di dalam lingkungan yayasan sekolah.
Wali murid khawatir keberadaan dapur ini akan menimbulkan masalah baru, seperti potensi bau, sampah, dan mengganggu aktivitas belajar. Mereka merasa fasilitas sekolah akan menjadi sempit dan mengganggu kenyamanan.
