Mengintip Kekayaan Halim Kalla yang Kini Jadi Tersangka Korupsi PLTU

Suara.com - Adik Jusuf Kalla, Halim Kalla, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek PLTU 1 Kalimantan Barat di Kabupaten Mempawah.

Selain Halim Kalla, tiga tersangka lainnya juga telah ditetapkan, yaitu eks Direktur Utama PLN periode 2008–2009, Fahmi Mochtar, serta dua pihak swasta berinisial RR dan HYL.

Menurut penuturan Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Pol. Cahyono Wibowo, proyek PLTU 1 Kalimantan Barat sendiri hingga kini masih dalam kondisi mangkrak.

Hal tersebut dampak dari praktik korupsi yang terjadi selama rentang waktu 2008-2018, yang menyebabkan proses pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Negara diperkirakan mengalami kerugian besar, yakni mencapai 64.410.523 dolar AS dan Rp323.199.898.518, atau sekitar Rp1,3 triliun jika dikonversi ke nilai saat ini.

Sebagai langkah lanjutan, Polri telah mengajukan permintaan pencegahan ke luar negeri terhadap Halim Kalla, guna memastikan kelancaran proses hukum yang tengah berjalan.

Perbesar

Kekayaan Halim Kalla di LHKPN

Halim Kalla pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009–2014. Pada masa itu, publik sempat mengetahui jumlah kekayaan yang dimilikinya melalui LHKPN.

Dalam LHKPN yang dilaporkan Halim Kalla pada tahun 2010, tercatat bahwa adik Jusuf Kalla ini memiliki total kekayaan senilai Rp31.959.820.000.

Berikut adalah data harta kekayaan milik Halim Kalla, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi PLTU 1 Kalimantan Barat.

Baca Juga: Jusuf Kalla Berapa Bersaudara? Adiknya Halim Kalla Jadi Tersangka Korupsi PLTU

A. Harta Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) Rp19.006.820.000

1. Tanah & Bangunan seluas 824 m2 & 346 m2, di Kota Makassar, yang berasal dari Hasil Sendiri, perolehan tahun 2005, NJOP Rp1.285.791.000

2. Tanah & Bangunan seluas 987 m2 & 592 m2, di Kota Makassar, yang berasal dari Hasil Sendiri, perolehan tahun 2007, NJOP Rp4.823.360.000

3. Tanah & Bangunan seluas 1.064 m2 & 616 m2, di Kota Makassar, yang berasal dari Hasil Sendiri, perolehan tahun 2007, NJOP Rp5.256.910.000

4. Tanah & Bangunan seluas 2.036 m2 & 1.577 m2, ddi Kota Palu, yang berasal dari Hasil Sendiri, perolehan dari tahun 1996 sampai dengan 2002, NJOP Rp2.583.100.000

5. Tanah & Bangunan seluas 160 m2 & 358 m2,di Kota Jakarta Selatan, yang berasal dari Hasil Sendiri, perolehan tahun 2004, NJOP Rp3.245.700.000

6. Tanah & Bangunan seluas 38 m2 & 72 m2, di Kota Makassar, yang berasal dari Hasil Sendiri, perolehan tahun -, NJOP Rp151.836.000

7. Tanah & Bangunan seluas 105 m2 & 152 m2, di Kota Makassar, yang berasal dari Hasil Sendiri, perolehan tahun 2008, NJOP Rp272.270.000

8. Tanah & Bangunan seluas 81 m2 & 220 m2, di Kota Jakarta Selatan, yang berasal dari Hasil Sendiri, perolehan tahun 2008, NJOP Rp816.269.000

9. Tanah & Bangunan seluas 1.139 m2 & 621 m2, di Kota Pare-Pare, yang berasal dari Hasil Sendiri, perolehan dari tahun 1990 sampai dengan 1995 NJOP Rp571.584.000

B. Harta Bergerak

a. Alat Transportasi dan Mesin Lainnya Rp925.000.000

1. Mobil merk Toyota Estima, tahun pembuatan 2008, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2008 nilai jual Rp400.000.000

3. Mobil merk Ford Ranger, tahun pembuatan 2007, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2007 nilai jual Rp175.000.000

3. Mobil merk VW Golf, tahun pembuatan 2006, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2006 nilai jual Rp350.000.000

b. Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan, dan Usaha Lainnya -

c. Harta Bergerak Lainnya -

C. Surat Berharga Rp11.980.000.000

D. Giro dan Setara Kas Lainnya Rp48.000.000

E. Piutang -

Untuk saat ini, data kekayaan terbaru Halim Kalla tidak diketahui publik. Pasalnya, ia tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara, sehingga tidak lagi diwajibkan untuk melaporkan hartanya melalui LHKPN.

Sebagai informasi, Halim Kalla lahir di Ujung Pandang pada 1 Oktober 1957. Ia bukan nama baru di dunia bisnis dan politik Indonesia.

Halim Kalla dikenal sebagai pengusaha tangguh yang bisnisnya mampu bertahan dari hantaman krisis moneter 1998.

Di luar parlemen, ia tercatat sebagai Direktur Utama Intim Wira Energi dan Direktur PT BRN, perusahaan yang kini terseret dalam kasus korupsi PLTU.