Perkumpulan Pengelola Klinik Kecantikan Berkumpul Bahas Permenkes, Dorong Standar Layanan Estetika

Suara.com - Perkumpulan Pengelola Klinik Kecantikan dan Estetika Indonesia (PRASTIKA) menggelar Musyawarah Nasional (MUNAS) sekaligus Dialog Interaktif Klinik Estetika bersama regulator pada Rabu (1/4/2026) di Hotel Santika Premiere Gubeng, Surabaya.

Forum ini menjadi ruang strategis yang mempertemukan regulator, pelaku usaha, tenaga medis, hingga pengelola klinik estetika. Tujuannya untuk menyelaraskan regulasi dengan praktik di lapangan, sekaligus mendorong peningkatan standar pelayanan klinik kecantikan di Indonesia.

Industri layanan estetika di Tanah Air sendiri tengah berkembang pesat. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang aman dan berkualitas mendorong pertumbuhan sektor ini.

Namun, di sisi lain, masih muncul tantangan seperti perbedaan pemahaman dalam pengelolaan sediaan farmasi, standar pelayanan klinik, hingga implementasi regulasi terbaru, khususnya di klinik Pratama dan Klinik Utama dengan layanan estetika.

Salah satu isu utama yang dibahas dalam forum tersebut adalah implementasi Permenkes No. 11 Tahun 2025. Regulasi ini mengatur standar kegiatan usaha dan produk jasa dalam perizinan berbasis risiko, termasuk pengaturan penggunaan kosmetik di klinik estetika.

Dalam dialog interaktif, PRASTIKA menghadirkan perwakilan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI serta Kementerian Kesehatan RI guna memberikan pemahaman menyeluruh kepada pelaku industri.

Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM RI, Mohamad Kashuri, menekankan pentingnya pengawasan produk kosmetik, terutama yang berkaitan dengan tren penggunaan produk injeksi di klinik estetika.

“Seiring berkembangnya tren layanan estetika, pengawasan terhadap produk kosmetik—terutama yang berada di batas antara kosmetik dan obat—menjadi semakin penting. Kepatuhan terhadap regulasi, kejelasan klaim produk, serta transparansi kepada pasien adalah kunci untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga kredibilitas industri,” ujar Mohamad Kashuri.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Kesehatan, dr. inti Mudjiati MKM, menyoroti pentingnya konsistensi dalam implementasi regulasi di seluruh fasilitas layanan kesehatan.

“Permenkes No. 11 Tahun 2025 hadir untuk memastikan bahwa seluruh layanan klinik, termasuk layanan estetika, berjalan dengan standar yang jelas, baik dari aspek perizinan, kompetensi tenaga kesehatan, hingga sarana dan prasarana. Implementasi yang konsisten akan menjadi kunci dalam menjamin mutu kualitas layanan dan keselamatan pasien,” jelas Inti Mudjiati.

Ketua Umum PRASTIKA, Andreas Bayu Aji, menegaskan komitmen organisasi dalam mendukung regulasi sekaligus meningkatkan standar layanan klinik estetika di Indonesia.

“Melalui Musyawarah Nasional dan Dialog Interaktif ini, PRASTIKA ingin membangun sinergi yang kuat antara regulator dan pelaku industri. Kami percaya bahwa regulasi yang jelas dan implementatif akan meningkatkan keselamatan pasien, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan industri klinik estetika yang sehat dan berdaya saing di Indonesia," ujar Andeas.

"Selain itu, kegiatan Musyawarah Nasional (MUNAS) menjadi momentum penting bagi para anggota untuk memperbarui pengetahuan terkait perkembangan industri kosmetik dan klinik estetika yang bergerak sangat cepat. Kami ingin para anggota PRASTIKA agar lebih update terkait dengan regulasi industri kosmetik dan juga klinik estetika," tuturnya menutup.