4 Ancaman Hukuman Berat Menanti 16 Mahasiswa UI Terduga Pelaku Pelecehan Seksual di Grup Chat

Suara.com - Jagat maya kembali mendidih setelah terbongkarnya skandal dugaan pelecehan seksual yang melibatkan belasan mahasiswa UI di sebuah grup chat. Publik kini menuntut keadilan dan mendesak pihak kampus agar segera menjatuhkan hukuman setimpal kepada para pelakunya.

Kasus ini pertama kali mencuat dan langsung viral usai akun X @sampahfhui membongkar isi obrolan grup tersebut pada 11 April 2026 lalu.

Tangkapan layar yang beredar sontak bikin geram netizen karena isinya penuh dengan kalimat merendahkan perempuan.

Parahnya lagi, sasaran obrolan mesum itu bukan cuma teman kuliah sesama mahasiswa, tapi juga menyasar dosen mereka sendiri.

Mengingat pelaku berasal dari Fakultas Hukum di kampus bergengsi yang seharusnya paling paham soal etika dan aturan hukum, wajar jika reaksi masyarakat begitu keras.

Merespons keriuhan ini, Dekan FHUI, Parulian Paidi Aritonang, langsung angkat bicara.

Pihak kampus saat ini sedang bergerak cepat melakukan investigasi internal untuk membuktikan kebenaran kabar tersebut. Saluran pelaporan khusus juga telah dibuka demi menjamin keamanan serta kenyamanan seluruh penghuni kampus.

Lalu, sanksi apa yang bakal menjerat mereka kalau benar-benar terbukti bersalah?

Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022, perbuatan iseng berujung petaka di grup chat ini bukanlah sekadar candaan tongkrongan. Ini sudah masuk ranah kekerasan seksual berbasis elektronik.

Berikut deretan ancaman sanksi yang membayangi para pelaku:

1. Kurungan Penjara dan Denda Ratusan Juta Rupiah

Untuk kategori pelecehan nonfisik, pelaku bisa dipenjara hingga 9 bulan atau denda paling banyak Rp10 juta.

Namun, kalau terbukti menyebarkan konten bermuatan seksual tanpa izin (berbasis digital), hukumannya melonjak tajam maksimal 4 tahun penjara serta denda hingga Rp200 juta.

2. Tambahan Sepertiga Hukuman Pidana

Karena aksi tak senonoh ini diduga dilakukan secara berkelompok atau melibatkan lebih dari satu korban, ancaman hukumannya makin ngeri.

Ada ketentuan penambahan sepertiga dari ancaman pidana utama. Bahkan, kalau nanti ditemukan unsur paksaan atau manipulasi, kurungan bisa tembus hingga 6 tahun.

3. Sanksi Sosial: Identitas Diumumkan ke Publik

Tak berhenti di balik jeruji besi, identitas pelaku juga berpotensi diumumkan ke publik sebagai bentuk sanksi tambahan. Di luar itu, mereka bisa diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

4. Ancaman Pemecatan (DO) dari Kampus

Bukan cuma berhadapan dengan meja hijau, mereka juga harus bersiap kehilangan status akademis. Secara institusi, pihak kampus punya kewenangan penuh untuk menjatuhkan sanksi etik paling berat, yakni pemberhentian secara tidak hormat alias Drop Out (DO).

Di sisi lain, negara lewat UU TPKS sangat memprioritaskan perlindungan dan pemulihan korban. Mereka berhak penuh atas deretan layanan esensial, mulai dari pendampingan psikologis, bantuan hukum, jaminan keamanan identitas, hingga kompensasi atas kerugian materiil maupun imateriil.

Bagi siapa saja yang mungkin menjadi korban atau mengetahui hal serupa, jangan ragu untuk bertindak.

Kumpulkan semua bukti digital seperti screenshot percakapan, lalu laporkan ke pihak berwajib atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Kejadian ini kembali menjadi tamparan keras bahwa tingginya nilai akademis rupanya belum tentu menjamin kualitas moral seseorang.

Ruang pendidikan harus segera dibersihkan agar kembali menjadi tempat aman yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bukan malah menjadi ekosistem subur bagi para pelaku pelecehan.