Film Pesta Babi Bercerita tentang Apa? Ini Sinopsis dan Maknanya

Suara.com - Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita adalah film dokumenter investigatif Indonesia yang dirilis pada 2026. Film dokumenter ini disutradarai oleh Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale.

Film Pesta Babi menjadi perbincangan hangat karena mengangkat isu sensitif seputar konflik agraria, deforestasi massal, dan perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan.

Dengan durasi sekitar 90 menit, dokumenter ini memadukan pendekatan jurnalistik, antropologi, dan visual yang kuat untuk mengungkap realitas di balik proyek-proyek strategis nasional (PSN) di tanah Papua.

Sinopsis Pesta Babi

Cerita film berfokus pada kehidupan masyarakat adat di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, Papua Selatan.

Film dimulai dengan kedatangan kapal-kapal raksasa yang membawa ratusan ekskavator dan alat berat lainnya, dikawal aparat keamanan.

Proyek ini merupakan bagian dari rencana konversi hutan seluas hingga 2,5 juta hektar menjadi perkebunan industri skala besar, terutama untuk produksi biodiesel sawit, bioetanol tebu, serta program food estate demi “ketahanan pangan” dan “transisi energi”.

Bagi masyarakat adat seperti suku Marind Anim, Yei, Awyu, dan Muyu, hutan bukan sekadar sumber daya, melainkan rumah, identitas budaya, dan sumber pangan utama terutama sagu.

Film menunjukkan bagaimana tanah ulayat mereka dipatok, sungai tercemar, dan hutan sagu yang selama ini menopang kehidupan perlahan lenyap digantikan lahan monokultur.

Yasinta Moiwend dari suku Marind dan Vincen Kwipalo dari suku Yei menjadi salah satu tokoh yang kisahnya diikuti, menggambarkan keterkejutan dan perlawanan mereka terhadap perubahan drastis ini.

Makna Judul “Pesta Babi”

Judul Pesta Babi merujuk pada tradisi adat penting di Papua. Pesta Babi bukan sekadar ritual makan bersama, melainkan ungkapan syukur kepada alam, sarana mendamaikan konflik antarsuku, dan simbol persatuan komunitas.

Dalam film, tradisi ini menjadi metafor kuat: di satu sisi menunjukkan kekayaan budaya yang terancam, di sisi lain mengkritik “pesta” rakus para pemegang kekuasaan dan korporasi yang “membagi” tanah adat tanpa persetujuan pemiliknya.

Sutradara menjelaskan bahwa pesta babi melambangkan perlawanan sekaligus ungkapan syukur yang kini terancam punah.

Masyarakat adat digambarkan memasang “salib merah” sebagai tanda penolakan terhadap perusahaan. Mereka merasa menjadi korban kolonialisme modern—bukan lagi penjajahan asing klasik, melainkan eksploitasi atas nama pembangunan nasional yang melibatkan militerisasi kawasan untuk mengamankan investasi.

Film ini juga menyentuh isu jangka panjang seperti dampak lingkungan, hilangnya biodiversitas, dan marginalisasi Orang Asli Papua di tanah leluhur mereka sendiri.

Dampak dan Kontroversi

Sejak premiere di Taman Ismail Marzuki pada April 2026, film ini menuai perhatian besar. Beberapa pemutaran komunitas (nobar) sempat dibubarkan paksa di berbagai daerah, yang justru membuat minat publik semakin tinggi.

Produser dan sutradara menyatakan bahwa tekanan ini malah memperpanjang “musim nobar” film tersebut.

Pesta Babi bukan film propaganda semata, melainkan hasil riset mendalam selama empat tahun yang melibatkan kolaborasi WatchDoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Jubi.id, Greenpeace, dan LBH Papua Merauke.

Dokumenter ini mengajak penonton merefleksikan pertanyaan besar: Pembangunan untuk siapa? Apakah kemajuan nasional harus mengorbankan hak asasi, lingkungan, dan budaya masyarakat adat?

Film ini menampilkan suara-suara masyarakat langsung, tanpa banyak narasi menggurui, sehingga kesannya lebih autentik dan menggugah.

Secara keseluruhan, Pesta Babi adalah potret jujur tentang benturan antara agenda pembangunan besar-besaran dengan keberlanjutan kehidupan lokal. Film ini mengingatkan bahwa di balik statistik proyek strategis, ada cerita manusia, hutan yang hilang, sungai yang mati, dan budaya yang terancam.

Dengan pendekatan visual yang memukau dan narasi yang kuat, Pesta Babi berhasil menjadi salah satu dokumenter Indonesia paling signifikan di tahun 2026. Film ini mendorong diskusi publik tentang keadilan lingkungan, hak adat, dan model pembangunan yang lebih inklusif.