REGIONAL:
- Dino Patti Djalal mengkritik frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
- Menurutnya, frekuensi kunker Prabowo dianggap tidak lazim dan membebani anggaran negara.
- Dino menyarankan Presiden mengurangi perjalanan teknis dan memaksimalkan diplomasi virtual.
Suara.com - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri dan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, mengkritik frekuensi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri.
Sebagai diplomat senior dengan latar belakang pendidikan internasional yang kuat, kritik Dino mencerminkan perspektif ahli yang mendalam tentang diplomasi, efisiensi anggaran negara, dan prioritas pembangunan domestik. Lantas, seperti apa riwayat pendidikan Dino Patti Djalal?
Riwayat Pendidikan Dino Patti Djalal
Dino Patti Djalal lahir pada 10 September 1965 di Belgrade, Yugoslavia (kini Serbia). Pendidikannya mencerminkan perpaduan unik antara pendidikan Islam tradisional dan pendidikan Barat modern.
Ia memulai pendidikan dasar di SD Muhammadiyah, kemudian melanjutkan ke SMP Al-Azhar.
Pendidikan menengahnya diselesaikan di McLean High School, Virginia, Amerika Serikat. Pengalaman belajar di luar negeri sejak usia muda ini membentuk wawasannya yang global sejak dini.
Setelah lulus SMA, Dino melanjutkan studi sarjana (Bachelor of Arts) di bidang Ilmu Politik di Carleton University, Ottawa, Kanada. Ia kemudian meraih gelar Master of Arts (MA) di bidang Ilmu Politik dari Simon Fraser University, Vancouver, Kanada.
Puncak pendidikannya adalah gelar Doktor (PhD) di bidang Hubungan Internasional dari London School of Economics and Political Science (LSE), Inggris.
Pendidikan di tiga universitas ternama ini membekalinya dengan pengetahuan mendalam tentang diplomasi, politik global, dan hubungan internasional.
Latar belakang pendidikan Dino yang prestisius menjadi fondasi karir diplomatiknya yang gemilang. Ia bergabung dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia pada 1987.
Selama karirnya, ia pernah bertugas di Timor Leste, dan Washington D.C. Ia juga menjabat sebagai juru bicara pemerintah Indonesia saat referendum Timor Timur 1999, Staf Khusus dan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2010), Duta Besar RI untuk AS (2010-2013), serta Wakil Menteri Luar Negeri pada 2014.
Setelah meninggalkan pemerintahan, ia mendirikan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), organisasi yang kini memiliki puluhan ribu anggota dan aktif mempromosikan partisipasi publik dalam politik luar negeri.
Dino Patti Djalal Kritik Frekuensi Kunker Prabowo ke Luar Negeri
Pada akhir Mei 2026, Dino menyampaikan kritik terbuka terhadap pola kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Melalui video dan unggahan di media sosial, ia menyebut bahwa sejak menjabat, Presiden Prabowo menghabiskan satu dari enam hari di luar negeri.
Menurutnya, frekuensi ini "tidak lazim" dan berpotensi membebani anggaran negara yang sangat besar. Ia menyarankan agar Presiden mengurangi perjalanan luar negeri, terutama yang bersifat teknis, dan menyerahkannya kepada Menteri Luar Negeri.
