Kenapa Vape Haram Menurut MUI? Simak Fatwa dan Larangan Lengkapnya

Suara.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan hukum penggunaan rokok elektrik atau vape haram.

Ketetapan tersebut tertuang dalam fatwa terbaru yang membahas penggunaan, penyalahgunaan, hingga aktivitas perdagangan rokok elektrik.

Dalam fatwa tersebut, MUI menjelaskan sejumlah alasan yang menjadi dasar penetapan hukum haram. Kira-kira, kenapa vape haram menurut MUI?

Berikut penjelasan mengenai alasan, bunyi keputusan, serta rekomendasi MUI terkait penggunaan rokok elektrik.

Fatwa Vape Haram Menurut MUI, Ini Alasannya

Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa menetapkan bahwa penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.

Mengutip laman resmi MUI, fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.

Keputusan ini ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub.

Dalam fatwa tersebut, rokok elektrik atau vape didefinisikan sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber daya lainnya yang dapat memanaskan zat tertentu untuk menghasilkan uap atau aerosol yang kemudian dihirup pengguna.

Zat tersebut dapat mengandung nikotin, gliserin, dan bahan penambah rasa.

MUI juga menjelaskan bahwa nikotin merupakan senyawa alkaloid yang dapat ditemukan secara alami pada tanaman tembakau maupun diperoleh melalui proses sintesis.

Senyawa ini memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, dan berdampak negatif terhadap kesehatan.

Adapun terdapat tiga ketentuan hukum utama yang ditetapkan MUI dalam fatwa tersebut, yaitu:

1. Penggunaan vape hukumnya haram

MUI menetapkan bahwa menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena tiga pertimbangan utama, yakni membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta mencegah perangkat tersebut dijadikan sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.

Pertimbangan terakhir berkaitan dengan prinsip sadd al-dzariah, yaitu upaya menutup jalan atau mencegah sarana yang dapat mengarah pada terjadinya perbuatan yang dilarang.

Dengan demikian, pencegahan penyalahgunaan vape menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penetapan fatwa.

2. Penyalahgunaan vape untuk konsumsi zat terlarang juga haram

Ketentuan berikutnya menyatakan bahwa penyalahgunaan rokok elektrik untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.

Hal ini menunjukkan bahwa MUI turut memberikan perhatian terhadap potensi penggunaan perangkat vape sebagai media konsumsi zat terlarang.

3. Memproduksi dan memperjualbelikan vape hukumnya haram

MUI tidak hanya menetapkan hukum haram bagi pengguna, tapi juga bagi pihak yang memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik. Ketentuan ini mencakup aktivitas produksi maupun perdagangan produk vape.

Selain menetapkan ketentuan hukum, MUI memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan berbagai pihak terkait.

Presiden bersama DPR diminta segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

MUI juga merekomendasikan pemerintah agar mengendalikan peredaran rokok elektrik melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan penggunaan vape berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, BPOM direkomendasikan memperketat pengawasan produk rokok elektrik serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.
Kementerian Perindustrian juga diminta mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaannya.

MUI turut mengimbau organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga untuk meningkatkan edukasi mengenai bahaya vape.

Masyarakat juga diminta menghindari penggunaan rokok elektrik serta berperan aktif melindungi anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.

Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 6 November 2026.

Meski demikian, rekomendasi penyusunan undang-undang dalam fatwa tersebut merupakan dorongan kepada pemerintah dan DPR, sehingga tidak berarti seluruh ketentuan pelarangan beserta sanksi pidananya otomatis telah berlaku sebagai undang-undang.

Dengan adanya fatwa ini, MUI berharap masyarakat semakin memahami risiko penggunaan rokok elektrik dan tidak menganggap vape sebagai produk yang sepenuhnya aman.

Ketetapan tersebut juga menjadi pengingat agar berbagai pihak ikut menjaga kesehatan masyarakat, melindungi lingkungan, serta mencegah penyalahgunaan perangkat vape untuk konsumsi zat terlarang.