Apakah BSU Bisa Daftar Sendiri? Begini Penjelasan Resmi dari Kemnaker

Suara.com - Bantuan Subsidi Upah (BSU) merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada pekerja atau buruh untuk membantu menjaga daya beli masyarakat.

Program ini memiliki ketentuan penerima dan mekanisme penyaluran yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Salah satu pertanyaan yang kerap muncul adalah apakah pekerja bisa mendaftarkan diri sendiri agar mendapatkan BSU 2026.

Hal ini penting diketahui karena tidak semua pekerja otomatis memenuhi syarat sebagai penerima bantuan tersebut.

Selain memenuhi kriteria yang ditentukan, calon penerima BSU juga harus masuk dalam data yang digunakan pemerintah untuk proses verifikasi.

Karena itu, pekerja perlu memahami bagaimana mekanisme penetapan penerima bantuan dan apakah ada proses pendaftaran mandiri.

Siapa saja yang berhak mendapatkan BSU 2026 dan apakah pekerja bisa mengajukan pendaftaran sendiri melalui BPJS Ketenagakerjaan?

Berikut penjelasannya berdasarkan aturan Kemnaker serta informasi yang disampaikan melalui kanal komunikasi resmi dan terkait BSU.

Siapa Saja yang Berhak Mendapat BSU 2026?

Ketentuan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 secara resmi diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.

Peraturan yang ditetapkan pada 28 Oktober 2026 tersebut memuat persyaratan pekerja atau buruh yang berhak memperoleh bantuan.

Berdasarkan Pasal 3 Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi calon penerima BSU, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga bulan Agustus 2026.
3. Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan. Ketentuan batas upah ini menyesuaikan upah minimum daerah bagi pekerja yang bekerja di wilayah dengan UMK atau UMP lebih tinggi dari Rp3,5 juta.
4. Selain itu, pemerintah mengecualikan aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari penerima BSU.

Adapun besaran upah yang menjadi acuan bukan sekadar jumlah gaji yang diterima pekerja saat ini.

Pasal 4 menjelaskan bahwa upah yang digunakan adalah upah terakhir yang dilaporkan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan, yang terdiri atas upah pokok serta tunjangan tetap.

Untuk pekerja di daerah dengan UMK lebih dari Rp3,5 juta, batas upah disesuaikan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Jika daerah tidak menetapkan UMK, pemerintah menggunakan UMP dengan mekanisme pembulatan yang sama.

Permenaker tersebut juga mengatur bahwa pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.

Artinya, status penerima PKH menjadi salah satu pertimbangan prioritas, bukan persyaratan utama yang berdiri sendiri.

Perlu diketahui, pemenuhan kriteria tersebut tidak serta-merta menjamin seseorang langsung menerima bantuan.

Penyaluran BSU juga mempertimbangkan jumlah pekerja yang memenuhi persyaratan dan ketersediaan anggaran pemerintah.

Apakah BSU Bisa Daftar Sendiri?

Pekerja tidak bisa mendaftarkan diri secara mandiri untuk mendapatkan BSU 2026. Program ini tidak menyediakan mekanisme pendaftaran terbuka yang memungkinkan masyarakat mengisi formulir sendiri agar namanya masuk sebagai calon penerima.

Penjelasan tersebut sejalan dengan informasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam keterangan resminya.

Kemnaker melalui Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, menegaskan bahwa pekerja yang memenuhi persyaratan tidak perlu mendaftar untuk mendapatkan bantuan.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada hoaks dan disinformasi tentang BSU," jelas Faried Abdurrahman Nur Yuliono, dilansir dari Kemnaker.go.id pada Selasa, 10 November 2026.

"Khususnya yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan tidak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri," tegasnya.

Dalam keterangan yang sama, Kemnaker mengimbau pemberi kerja agar menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan telah memenuhi persyaratan penerima BSU.

Dengan demikian, data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan laporan upah dari pemberi kerja menjadi bagian penting dalam proses penetapan calon penerima.

Informasi serupa juga disampaikan melalui unggahan akun Meta AI di Threads yang menyebutkan bahwa BSU tidak memiliki pendaftaran mandiri.

Sementara itu, akun resmi Kemnaker di X pernah menyampaikan penjelasan mengenai mekanisme BSU pada 2022, yakni pekerja tidak perlu mendaftar sendiri karena data calon penerima diproses melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

Meski demikian, pekerja tetap dapat melakukan sejumlah langkah untuk memastikan datanya sesuai. Salah satunya dengan mengecek status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan memastikan perusahaan telah melaporkan data upah serta kepesertaan secara benar.

Jika terdapat ketidaksesuaian data, pekerja dapat menghubungi bagian HRD atau pemberi kerja untuk meminta klarifikasi dan perbaikan pelaporan.

Langkah ini penting karena data upah yang digunakan sebagai acuan penerima BSU adalah data terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap tautan atau pihak yang menawarkan jasa pendaftaran BSU dengan meminta data pribadi maupun sejumlah uang. Sebab, pendaftaran mandiri bukan mekanisme untuk memperoleh bantuan ini.

Untuk memperoleh informasi terbaru mengenai BSU 2026, pekerja dapat mengakses kanal resmi Kemnaker melalui laman bsu.kemnaker.go.id.

Dengan memahami ketentuan tersebut, pekerja tidak perlu mencari formulir pendaftaran sendiri, tetapi dapat memastikan data kepesertaan dan upah yang dilaporkan perusahaan sudah benar.