Apakah Gibran Jadi Mundur? Ini Kronologi Lengkap dan Pemicunya

Suara.com - Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik setelah sejumlah tokoh dan menteri menyampaikan kebulatan tekad wapres untuk resign.

Kabar ini muncul di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang kembali menjadi sorotan setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA).

Persoalan tersebut juga memicu desakan sejumlah anggota DPR RI untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dapat menjadi bagian dari proses pemakzulan.

Apakah Gibran Jadi Mundur?

Kabar pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden telah dibenarkan oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi pada Rabu (11/11/2026).

Namun, proses administrasi dan ketatanegaraan terkait pengunduran diri tersebut masih perlu diperhatikan. Gibran dijadwalkan menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WIB.

Dengan demikian, kabar pengunduran diri Gibran sudah dikonfirmasi oleh Budi Arie, tetapi proses konstitusional untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut belum dapat dianggap selesai.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya juga menjelaskan bahwa pengunduran diri wakil presiden harus disampaikan secara tertulis kepada MPR.

Yusril menegaskan bahwa selama belum ada proses pemberhentian atau pengunduran diri yang ditindaklanjuti sesuai mekanisme konstitusi, Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden RI.

Kronologi Gibran Mengundurkan Diri dari Jabatan Wapres

Berikut rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

1. Putusan MA soal Surat Penyetaraan Ijazah Gibran

Polemik bermula dari persoalan dokumen pendidikan Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

Perhatian publik tertuju pada Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Dokumen tersebut menerangkan penyetaraan pendidikan Gibran setelah menempuh pendidikan di luar negeri.

Perkara ini kemudian bergulir ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Pada 30 Oktober 2026, MA melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.

MA menyatakan surat keterangan yang menjadi objek sengketa tidak sah dan batal demi hukum. Putusan ini kemudian memicu perdebatan mengenai dampaknya terhadap persyaratan pendidikan Gibran ketika mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden.

2. DPR Mulai Menggaungkan Hak Menyatakan Pendapat

Setelah putusan MA, sejumlah anggota DPR mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik tersebut.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah maupun dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden.

Dalam perkembangannya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan hak tersebut.

Usulan itu menjadi perhatian karena HMP dapat menjadi salah satu tahapan dalam proses pemberhentian presiden atau wakil presiden apabila memenuhi persyaratan konstitusional.

3. 10 November 2026, Gibran Bertemu Prabowo Selama 2,5 Jam

Pada Selasa (10/11/2026), Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Mensesneg Prasetyo Hadi.

Dalam konferensi pers, Prasetyo mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Prabowo.

Menurut Prasetyo, pembicaraan tersebut berkaitan dengan dinamika yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Pernyataan Istana ini menjadi konfirmasi pertama mengenai adanya niat pengunduran diri Gibran.

4. 11 November 2026, Budi Arie Benarkan Gibran Mundur

Sehari setelah pernyataan Istana, kabar pengunduran diri Gibran kembali mencuat.

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa Gibran telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Saat dikonfirmasi ANTARA pada Rabu (11/11/2026), Budi Arie memberikan jawaban singkat.

"Betul," kata Budi Arie.

Pernyataan tersebut memperkuat kabar pengunduran diri Gibran yang sebelumnya telah disampaikan oleh Istana.

5. 12 November 2026, Surat Pengunduran Diri Dijadwalkan Diserahkan ke MPR

Tahapan berikutnya adalah penyampaian surat pengunduran diri kepada MPR.

Berdasarkan informasi yang beredar pada Rabu malam, Gibran dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Ketua MPR RI pada Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WIB.

Penyerahan surat ini menjadi bagian penting dari proses pengunduran diri wakil presiden sesuai mekanisme ketatanegaraan.

Publik kini menunggu perkembangan resmi dari MPR dan Istana mengenai tindak lanjut surat tersebut.

Bagaimana Mekanisme Pengunduran Diri Wakil Presiden?

Pengunduran diri wakil presiden tidak hanya berkaitan dengan pernyataan pribadi, tetapi juga harus mengikuti ketentuan konstitusi.

Hal ini diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR akan memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.

Pemilihan tersebut dilakukan paling lambat 60 hari setelah terjadinya kekosongan jabatan.

Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa prosesnya dimulai dari surat pengunduran diri wakil presiden yang ditujukan kepada MPR.

Selanjutnya, MPR akan menyampaikan pemberitahuan kepada presiden dan meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih melalui mekanisme yang berlaku.

Artinya, apabila pengunduran diri Gibran ditindaklanjuti hingga terjadi kekosongan jabatan, proses pengisian posisi Wapres harus mengikuti ketentuan UUD 1945.