- Gibran Rakabuming Raka menyatakan niat mundur sebagai wapres akibat dinamika hukum ijazah.
- Masa jabatan Gibran kurang lebih 2 tahun 22 hari jika dihitung hingga 11 November 2026.
- Ia menjadi wapres dengan periode jabatan tersingkat ke-3 sepanjang sejarah Indonesia.
Suara.com - Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI kepada Presiden Prabowo Subianto.
Terbaru, Gibran dikabarkan akan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026.
Keputusan ini kontan memantik perhatian, mengingat masa jabatan Gibran sebagai wapres hanya seumur jagung.
Jika dihitung dari pelantikan hingga pengunduran diri, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu hanya menjabat wapres sekira 2 tahun 22 hari.
Lantas apa alasan di balik mundurnya, berapa lama masa jabatan dan apakah dirinya jadi wapres dengan masa jabatan tersingkat? Ini penjelasannya.
Alasan Mundur dan Dinamika Hukum
![Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. [ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nym]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/11/17817-wakil-presiden-gibran-rakabuming-raka-antara-fotom-risyal-hidayatnym.jpg)
Keputusan mundurnya Gibran tidak datang begitu saja. Langkah politik ini dipicu oleh dinamika hukum yang memanas terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang mempersoalkan dokumen syarat pendidikan atau ijazahnya untuk pencalonan wapres pada Pilpres 2024.
Sebelumnya, Mahkamah Agung memutuskan bahwa surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah. Tekanan politik kian meruncing setelah puluhan anggota DPR RI resmi menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait usulan pemakzulan.
Setelah melakukan pertemuan tertutup sekitar 2,5 jam dengan Presiden Prabowo Subianto, Gibran menyatakan niatan mundur untuk meredakan polemik ketatanegaraan yang kian pelik.
Masa Jabatan Gibran sebagai Wapres
Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Wakil Presiden ke-14 RI bersama Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Pelantikan tersebut menandai dimulainya masa jabatan yang menurut Pasal 7 UUD 1945 berlangsung selama lima tahun.
Dengan asumsi pengunduran diri efektif pada 11 November 2026, masa jabatan Gibran mencapai sekitar dua tahun 22 hari. Periode tersebut lebih pendek daripada masa jabatan normal yang seharusnya berakhir pada 2029.
Perlu dibedakan antara tanggal penyerahan surat pengunduran diri dan tanggal resmi berhentinya seorang wakil presiden. Karena itu, hitungan masa jabatan final bergantung pada tanggal efektif pemberhentian yang ditetapkan sesuai ketentuan konstitusi.
Apakah Gibran Wapres dengan Masa Jabatan Tersingkat?
Gibran tidak menjadi wakil presiden dengan masa jabatan tersingkat apabila dibandingkan dengan catatan sejarah Indonesia. Salah satu periode terpendek ditempati B.J. Habibie, yang menjabat wapres era Soeharto sejak 11 Maret hingga 21 Mei 1998, atau sekitar dua bulan 10 hari sebelum menjadi presiden.
Sementara itu, Megawati Soekarnoputri menjabat wapres pada 21 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001, sekitar satu tahun sembilan bulan dua hari. Dengan demikian, jika masa jabatan Gibran berakhir pada November 2026, periodenya lebih panjang daripada kedua tokoh tersebut.
Hak dan Fasilitas Gibran Setelah Berhenti dari Jabatan
Pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta menghapus seluruh hak yang bersangkutan. Ketentuan mengenai hak keuangan mantan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Berdasarkan Pasal 6 UU tersebut, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Gaji tersebut akan diberikan seumur hidup.
Selain itu, negara juga memberikan tunjangan dan biaya rumah tangga, kesehatan, rumah pensiun, kediaman, kendaraan, sopir hingga staf bagi mantan wapres. Namun, perlu diperhatikan bahwa hak pensiun tersebut diberikan kepada presiden atau wapres yang pengundurkan diri secara terhormat sesuai regulasi yang berlaku.