LINIMASA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi dinilai tidak pantas cawe-cawe atau ikut campur dalam Pemilu 2024 mendatang. Hal itu diutarakan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman.
Benny meminta agar Jokowi bisa netral karena posisinya yang kini menjabat sebagai kepala negara.
"Loh presiden itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala negara menurut kami sih harus netral yah, tidak boleh cawe-cawe," kata Benny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023) melansir Suara.com.
Menurutnya, saat seorang presiden melakukan cawe-cawe maka akan menjadi contoh tidak baik bagi bawahannya seperti Kapolri, Ketua MA, Ketua MK, Jaksa Agung, KPK, juga BIN.
Benny mengatakan bukan tak mungkin aparatur negara akan mengikuti pucuk pimpinannya yakni presiden. Makanya, kata dia, kepala negara harus bersikap netral dan tidak campur tangan urusan pemilu ataupun Pilpres 2023.
"Mau begitu semua? Apa semua begitu? Oleh sebab itu kami tetap punya pandangan presiden itu harus netral. Boleh lah dia punya dukungan karena dia adalah petugas partai tapi dia tidak boleh menggunakan aparatus negara, alat negara untuk merealisasikan apa yang dia maksudkan dengan kepentingan bangsa dan negara itu," katanya.
Ia pun meminta agar Jokowi jangan sampai menggunakan aparatur negara sebagai alat untuk mewujudkan kepentingannya terkait cawe-cawe di Pilpres 2024 mendatang.
"Jadi tidak boleh, menggunakan aparatus negara untuk mewujudkan kepentingannya, tidak boleh menggunakan aparatus negara untuk membatasi, menghalang-halangi dan menyingkirkan calon-calon presiden atau wakil presiden yang bukan pilihannya," tandasnya.
Lebih pedas, Benny menyindir Jokowi dengan sebutan bukan petugas partai melainkan seorang presiden. Ia meminta Jokowi mampu menjaga iklim demokrasi dalam kalang politik yang sehat.
"Sebab dia adalah kepala negara, dia bukan kepala petugas partai," ucapnya.
TERPOPULER
