Kepala Negara bukan Petugas Partai! Demokrat Sentil Jokowi Tak Cawe-cawe di Pemilu, Apalagi sampai Gerakan Aparat

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman meminta Presiden Jokowi untuk netral. Permintaan itu menyusul kabar Jokowi yang akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 mendatang.

Diketahui, pernyataan itu diungkap Jokowi dalam pertemuannya dengan pemimpin media nasional dan pegiat media sosial di Istana, Senin kemarin.

"Loh presiden itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala negara menurut kami sih harus netral yah, tidak boleh cawe-cawe," kata Benny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Menurut Benny, apabila kepala negara cawe-cawe, maka hal ini akan menjadi contoh untuk jajaran aparar di bawah, semisal kapolri, Ketua MA, Ketuq MK, Jaksa Agung, KPK, hingga BIN. Salah-salah, mereka akan ikut pemimpinnya yang memilih cawe-cawe.

"Mau begitu semua? Apa semua begitu? Oleh sebab itu kami tetap punya pandangan presiden itu harus netral. Boleh lah dia punya dukungan karena dia adalah petugas partai tapi dia tidak boleh menggunakan aparatus negara, alat negara untuk merealisasikan apa yang dia maksudkan dengan kepentingan bangsa dan negara itu," tutur Benny.

Benny menegaskan bahwa presiden jangan sampai menggunakan aparatur negara untuk mewujudkan kepentingannya terkait cawe-cawe di Pilpres mendatang.

"Jadi tidak boleh, menggunakan aparatus negara untuk mewujudkan kepentingannya, tidak boleh menggunakan aparatus negara untuk membatasi, menghalang-halangi dan menyingkirkan calon-calon presiden atau wakil presiden yang bukan pilihannya," kata Benny.

Sebagai presiden, ditegaskan Benny, Jokowi harus menjaga iklim demokrasi, menjaga iklim persaingan sehat dalam politik.

"Sebab dia adalah kepala negara, dia bukan kepala petugas partai," kata Benny.