Emoh Disebut Boneka Megawati, Ganjar Pranowo Minta Parpol Diguyur Rp1 Triliun per Tahun dari APBN

LINIMASA - Bakal calon presiden (capres) usungan PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo berkomentar tegas saat disinggung ihwal boneka Megawati hingga petugas partai oleh mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dalam kuliah kebangsaan yang digelar Fisip UI, Senin (18/9/2023). 

"Anda tidak perlu takut petugas partai atau tidak. Saya kader partai, tapi Presiden bukan, Gubernur bukan," tegas Ganjar.

"Maka kalau Anda riset apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya hanya berpihak pada partai saya? Mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan itu," tambahnya.

Namun, ketika ditanya tentang pendanaan partai politik, ia masih setuju dengan usulan agar setiap partai politik menerima bantuan dana sebesar Rp1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun.

Hal itu diungkapkan Ganjar Pranowo dalam acara Mata Najwa di Universitas Gadjah Mada pada Selasa (19/9/2023). 

"Soal pendanaan partai politik, Anda pernah mengusulkan agar partai politik mendapat bantuan dana Rp1 triliun dari APBN setiap tahun. Apakah Anda masih pada gagasan yang sama?" tanya Najwa Shihab selaku pemandu acara.

"Masih," tegas Ganjar, yang kemudian menjelaskan pentingnya peran partai politik dalam memastikan berfungsinya demokrasi dalam sebuah negara.

"Partai ini suaranya hanya dihargai sedikit sekali. Apa yang terjadi? Duit hanya sedikit," tambah Ganjar, meskipun dengan catatan bahwa idealnya hal tersebut dilakukan di negara dengan jumlah partai politik sedikit.

"Kalau partai tidak terlalu banyak, Rp1 triliun untuk keberjalanan demokrasi tidak terlalu banyak. Tapi karena ini duit negara, pengelolaannya harus transparan dan akuntabel dan BPK turun memeriksa itu, maka fair menurut saya," lanjutnya.

Namun, ketika ditanya apakah ia akan memprioritaskan usulan tersebut jika terpilih sebagai Presiden dalam Pilpres 2024, meskipun saat ini PDI Perjuangan merupakan partai dengan pendanaan terbesar, yakni sekitar Rp27 miliar, Ganjar menjawab secara diplomatis.

"Sorry, ini dua hal berbeda. Itu anggaran untuk partai, bukan untuk Pilpres. Maka kalau kita agendakan untuk itu, tentu itu ranah partai, ranah saya adalah urus negara, ranah saya adalah dalam konteks Pilpres, maka bukan dengan anggaran itu," ungkapnya.

Ganjar mengatakan dengan keterbatasan dana partai membuat para kader harus lebih berupaya secara mandiri meningkatkan kualitas dan efektivitas mereka dalam berpolitik.